Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, sampai-sampai Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar menyampaikan permohonan maafnya.
“Fraksi PDI Perjuangan memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kalbar, apabila selama ini kami belum mampu sepenuhnya memperjuangkan keinginan dan aspirasi masyarakat,” kata Martinus Sudarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar.
Sudarno menyampaikan permohonan maaf itu saat menjadi Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan dalam Paripurna Pandangan Akhir (PA) Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait RAPBD TA 2021, Senin (23/11/2020) sore.
Kendati menyadari banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam APBD TA 2021, Fraksi PDI Perjuangan tetap memohon dukungan penuh dari masyarakat Kalbar.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan doa masyarakat Kalbar, agar kami mampu memegang amanah rakyat Kalbar dengan sebaik-baiknya,” ucap Sudarno.
Salah satu upaya untuk menjalankan amanah masyarakat Kalbar itu, Fraksi PDI Perjuangan tidak henti-hentinya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk meninggalkan cara-cara konvensional dalam memungut pajak dan retribusi daerah.
“Ganti dengan cara-cara yang progresif dengan memanfaatkan teknologi kekinian atau modern, serta diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia,” kata Sudarno.
Ia menyampaikan persoalan yang sangat erat kaitannya dengan upaya memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat dalam membangun Kalbar itu, lantaran tidak menemukan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Sudarno mengungkapkan, memasuki tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023 ini, Fraksi PDI Perjuangan belum menemukan terobosan yang berarti dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hal ini tercermin dari rendah target PAD jika dibandingkan dengan potensi pendapatan yang harusnya bisa diperoleh,” jelas Sudarno.
Sementara di sektor belanja, lanjut Sudarno, Fraksi PDI Perjuangan menemukan ketimpangan yang sangat tajam antara Belanja Operasional dengan Belanja Modal.
“Hal ini berarti APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021 yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sangatlah rendah,” terang Sudarno.
Ia juga menyoroti tentang pengadaan barang dan jasa yang selalu menumpuk di akhir tahun anggaran. “Hal ini berimbas pada rendahnya serapan anggaran,” sesal Sudarno.
Olehkarenanya, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Kalbar untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran. “Sehingga kegiatan bisa dilakukan tepat waktu, dengan kualitas yang baik,” jelasnya.
Sehingga, tambah dia, pembangunan sesungguhnya yang sudah direncanakan dan dianggarankan bisa dirasakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(dik)
