Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Status tanggap darurat kebekaran hutan dan lahan (Karhutla) Kabupaten Sanggau resmi berakhir pada 21 September. Berubah statusnya menjadi transisi darurat kepemulihan.
Adanya perubahan status tersebut berdampak pada penganggaran maupun jumlah personel satuan tugas (Satgas). Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau, Didit Richardi menyebut beberapa hal yang akan berubah.
“Pertama, Posko akan kita rampingkan. Sekarang sekitar 580 personel mungkin akan berkurang sangat jauh. Kemudian kelonggaran aktivitas publik. Tetap memperhatikan kesehatan. Juga akses kesehatan kita massifkan. Kemudian pendidikan agak dilonggarkan, artinya masuk sekolah tapi jam pelajaran terbatas. Termasuk Biaya Tidak Terduga (BTT) tidak bisa digunakan dalam masa transisi darurat kepemulihan,” beber Didit.
Dari Rp 2 milir dana BTT yang disediakan Pemda Sanggau, Didit menjelaskan penggunaan dana tersebut terbagi dua tahap. Pada status tanggap darurat pertama, sudah disalurkan sekitar Rp 1,1 miliar.
“Kita kembalikan seratus lebih berarti sekitar Rp 900 juta. Kedua, disalurkan Rp 633 juta. Itu belum kita hitung berapa yang digunakan, karena diberi waktu 10 hari kerja dari masa tanggap darurat berakhir,” ungkapnya.
Didit menegaskan, meski status tanggap darurat sudah berakhir, kinerja Satgas tetap tidak berkurang. Tetap memantau titik api dan melakukan pemadaman. Untuk biaya, kata Didit, berasal dari reguler APBD murni maupun APBD perubahan.
“Yang penting keselamatan lebih utama. Mungkin nanti diperkuat di fasilitas kesehatan. Pendidikan juga akan kita bagikan masker,” katanya.
Didit mengaku kontribusi aktif perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sanggau dalam penanganan Karhutla masih minim.
“Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan kita lakukan Rakor terkait CSR. Akan diminta kontribusinya terutama mitigasi untuk pencegahan,” sebutnya.
Bahkan Didit mengaku BPBD tak memiliki anggaran untuk melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana seluruh perusahaan dalam penanggulangan Karhutla.
“Kita melakukan dua kali pengecekan, satu di PT. AAP dan PT. ASP. Peralatan mereka komplet. Bahkan PT. SJAL itu kapasitas embungnya melebihi target. Yang lain belum kita cek karena ketiadaan anggaran. Kita mohon dukungan anggaran dari Pemda. Kita hanya diberi anggaran Rp1 miliar untuk operasional per tahun,” ungkapnya. (Ram)
