Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menegaskan pentingnya memperkuat peran pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fondasi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintah Desa dan BPD se-Kecamatan Sekadau Hulu, yang digelar di Aula Hotel Gajahmada, Pontianak, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Landak, Erani, S.T., M.T., serta ratusan peserta dari berbagai desa di wilayah Sekadau Hulu. Dalam sambutannya, Wagub Krisantus mengawali dengan ucapan syukur atas kesempatan dapat bertemu langsung dengan para perangkat desa yang menjadi garda terdepan pembangunan di tingkat akar rumput.
“Pemerintahan desa bersama BPD adalah ujung tombak yang paling dekat dengan denyut nadi masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada sinergi dan kerja keras dari tingkat desa hingga provinsi,” ujar Krisantus.
Ia menegaskan bahwa visi besar Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat hanya dapat tercapai jika dimulai dari desa. Oleh karena itu, perangkat desa diminta untuk terus meningkatkan kapasitas dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Selain itu, Krisantus mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk mempercepat pelayanan, mendukung pekerjaan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
“Gunakan teknologi untuk hal-hal positif yang menunjang produktivitas dan kesejahteraan. Tetapi tetap waspada terhadap dampak negatifnya, terutama penyebaran berita bohong atau hoaks yang bisa memecah belah masyarakat,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Pria yang pernah duduk sebagai Anggota DPR RI ini juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan indikator kemiskinan yang masih tinggi di Kalbar, ia menegaskan bahwa investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Desa harus proaktif dalam menertibkan investasi yang masuk. Potensi sumber daya alam Kalbar melimpah, tetapi tanpa tata kelola yang baik, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya,” tegas Krisantus.
Lebih lanjut, ia menyinggung tantangan tambang emas ilegal yang telah menjadi sumber penghidupan banyak warga. Menurutnya, solusi terbaik adalah legalisasi tambang rakyat agar aktivitas tersebut memberikan kontribusi ekonomi tanpa merusak lingkungan.
“Ini persoalan kompleks. Pemerintah harus hadir dengan solusi legal yang memberikan ruang bagi masyarakat, sekaligus menjamin transparansi dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Krisantus juga menyoroti pentingnya percepatan operasional penuh Pelabuhan Kijing sebagai gerbang utama ekspor Kalbar. Ia menekankan bahwa ekspor komoditas unggulan seperti sawit dan tambang harus tercatat sebagai hasil bumi Kalbar, bukan provinsi lain.
“Nilai ekspor Kalbar mencapai triliunan rupiah. Jika komoditas kita tercatat di daerah lain, maka Kalbar kehilangan potensi besar. Pelabuhan Kijing harus menjadi pintu utama logistik dan ekspor daerah,” ujarnya penuh penekanan.
Menutup sambutannya, Krisantus memberikan motivasi kepada para peserta Bimtek agar terus berinovasi dan berpikir visioner dalam membangun desa.
“Kita ingin Kalbar tidak hanya kaya sumber daya alam, tapi juga unggul dalam tata kelola dan kesejahteraan masyarakat. Semua itu dimulai dari desa. Majukan desa, majukan Kalimantan Barat!” pungkasnya disambut tepuk tangan peserta. (*/Ais/irm)
