Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Penguatan kepemimpinan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pengembangan kapasitas ASN agar mampu menjawab tantangan pemerintahan yang semakin dinamis melalui kepemimpinan yang kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka secara resmi kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN bertema “Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak” di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Tali Asih ASN Kalbar Peduli serta dihadiri Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB RI, Aba Subagja, S.Sos., M.AP., M.H., Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti, S.Psi., M.Si., Kepala BPSDM Provinsi Kalbar Windy Prihastari, S.STP., M.Si., para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Harisson menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini bukan lagi sebatas menyusun kebijakan, melainkan bagaimana membangun koordinasi yang cepat, efektif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu.
“Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang intensif antarpemangku kepentingan menjadi kunci percepatan penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan. Ia menilai diskusi langsung jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan proses administrasi yang panjang.
“Kalau saya melihat dari pengalaman, lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, kepala bidang, sering-sering berdiskusi. Kadang keputusan itu justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, responsnya sering kali terlalu lama,” katanya.
Untuk itu, Harisson mendorong terciptanya budaya kolaborasi melalui forum-forum diskusi informal yang dapat memperkuat sinkronisasi program antarperangkat daerah.
“Kita perlu lebih sering berdiskusi agar sinkronisasi program dan kolaborasi antarinstansi berjalan lebih cepat. Tujuannya bukan sekadar berkumpul, tetapi mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain penguatan kepemimpinan, Harisson juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar semakin cermat dan berhati-hati dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tata kelola pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel karena menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dari aparat pengawas maupun penegak hukum.
“Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung. Mereka datang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Barat terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjaga integritas dan tidak melakukan penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan.
“Pak Gubernur terus mengingatkan kepada kita semua agar jangan pernah main-main dalam pengadaan barang dan jasa. Semua harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Harisson berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai sehingga materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bekal dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ilmu yang diperoleh akan sangat bermanfaat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalbar,” pesannya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB RI, Aba Subagja, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai inovasi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menurutnya, pengembangan kompetensi saat ini tidak lagi bergantung pada pelatihan konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui forum diskusi, pembelajaran digital, maupun berbagai metode pembelajaran yang lebih fleksibel.
“Saya melihat Kalbar memiliki semangat yang luar biasa dalam membangun SDM aparatur. Pengembangan kompetensi sekarang tidak lagi terbatas pada pelatihan konvensional, tetapi juga melalui berbagai forum diskusi dan pembelajaran daring yang bisa diikuti banyak orang,” tuturnya.
Ia menilai inovasi yang dilakukan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi menjadi model pengembangan kompetensi ASN bagi daerah lain di Indonesia.
“Kalau kegiatan-kegiatan seperti ini terus dikembangkan, bukan hanya bermanfaat bagi ASN Kalbar, tetapi juga akan dikenal secara nasional. Orang akan melihat bahwa BPSDM Kalbar memiliki keunggulan yang layak dijadikan rujukan oleh daerah lain,” katanya.
Aba juga menyambut baik rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat. Menurutnya, kehadiran PKN tidak hanya meningkatkan kapasitas ASN, tetapi juga memperkuat posisi Kalbar sebagai salah satu pusat pengembangan kompetensi aparatur di tingkat nasional.
“Kalau nanti Pelatihan Kepemimpinan Nasional diselenggarakan di Kalbar, pesertanya bisa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini akan semakin mengangkat nama BPSDM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN harus diarahkan untuk mendukung penerapan manajemen talenta sehingga birokrasi memiliki pemimpin-pemimpin yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan.
“Pelatihan Kepemimpinan Nasional bukan sekadar memenuhi syarat jabatan, tetapi membentuk kompetensi manajerial ASN. Sertifikat kompetensi itu nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi maupun seleksi jabatan sehingga pemerintah memiliki talenta-talenta terbaik untuk menggerakkan birokrasi,” pungkasnya.(wnd/ica)
