Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan tata kelola sektor kelapa sawit melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi kontribusi perusahaan bagi daerah, serta dukungan terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi arahan pemerintah pusat melalui Danantara. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).
Dalam arahannya, Krisantus menekankan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat harus memiliki komitmen untuk turut membangun daerah, bukan sekadar menjalankan aktivitas usaha. Menurutnya, keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, seluruh perusahaan, termasuk yang berkantor pusat di luar Kalimantan Barat, wajib menghormati kearifan lokal serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga menyoroti pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih ditemukannya kawasan permukiman yang kurang layak di sekitar wilayah operasional perusahaan menjadi indikator bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial belum sepenuhnya memberikan dampak yang diharapkan.
Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan menjalankan program CSR secara tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Krisantus menaruh perhatian terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Air Permukaan (PAP). Menurutnya, potensi penerimaan dari sektor tersebut masih dapat ditingkatkan agar sebanding dengan aktivitas perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk tim yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi terhadap penggunaan air permukaan oleh perusahaan sehingga pembayaran pajak dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan.
“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa forum koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga kepentingan pembangunan Kalimantan Barat.
Krisantus memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan agar seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” tandasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun sinergi dan kesamaan persepsi antara pemerintah, BUMN, serta pelaku usaha swasta dalam mendukung implementasi kebijakan ekspor satu pintu. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola industri kelapa sawit yang semakin tertib, berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
