Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si pimpin Exit dan Entry Meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Rapat Tengkawang, Rabu (15/10/2025).
Rapat dihadiri Wakil Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, John F. Rotinsulu beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes. serta beberapa Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK Perwakilan Kalimantan Barat atas kerja keras, dedikasi, serta profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan, baik melalui telaah dokumen maupun pemeriksaan fisik di lapangan. Kami memandang kegiatan ini bukan sekadar proses evaluatif, melainkan momentum pembelajaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan,” ucap Krisantus.
Disampaikannya, Pemeriksaan yang akan dimulai pada pertengahan Oktober ini hendaknya dimaknai sebagai upaya pembenahan dan penguatan sistem, bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal. Setiap rekomendasi BPK adalah refleksi untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah kedepan.
Selanjutnya Wagub Kalbar juga menekankan agar seluruh perangkat daerah merespons cepat setiap permintaan data dari tim pemeriksa, memastikan dokumen yang disampaikan telah diverifikasi, serta menghindari keterlambatan.
Kemudian khusus bagi perangkat daerah yang menjadi lokasi kerja atau tempat fasilitasi pemeriksa, pastikan seluruh sarana penunjang seperti ruang kerja, akses data, dan administrasi disiapkan. Pendampingan di lapangan pun agar didukung penuh, baik dari sisi informasi, dokumen, maupun teknis.
“Saya percaya, kerjasama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK Perwakilan Kalimantan Barat akan semakin memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” ungkap Krisantus.
Dengan kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK Perwakilan Kalimantan Barat, beliau yakin tata kelola pemerintahan daerah akan semakin diperkuat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Semua perangkat daerah diminta untuk menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai prioritas utama untuk ditindaklanjuti.(*/irf/ica)
