Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri Undangan Acara Pembukaan The 2nd International Conference on Advancing Post Graduate Medical Education 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/08/2025).
Dalam rangka penguatan sinergi lintas kementerian untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga medis spesialis di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) dengan tema “Aligning Standards, Strengthening Systems, Empowering Future Specialists”.
Dalam rangkaian agenda tersebut sekaligus dilaksanakan penyerahan sertifikat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pendidikan ACGME International kepada RS Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) serta penandatanganan kesepakatan bersama (MOU) Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pemerataan layanan kesehatan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya pemerataan layanan operasi bypass jantung di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen memastikan layanan kesehatan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan kualitas baik dan harga terjangkau. “Salah satu transformasi kesehatan ingin kita lakukan adalah agar semua rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan dimanapun mereka berada,” kata Budi.
Budi menyebutkan, pasca pandemi Covid-19, pemerintah memetakan masalah kesehatan utama yang perlu ditangani, salah satunya adalah penyakit jantung. “Jantung ini di akhir 2022, kita memiliki sembilan provinsi yang bisa melakukan operasi bypass,” ujarnya.
Namun, ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang harus menunggu hingga 18 bulan untuk mendapatkan operasi bypass jantung. “Banyak masyarakat yang sudah pernah di bypass harus menunggu enam sampai 18 bulan untuk bisa mendapatkan akses operasi bypass,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah provinsi yang memiliki fasilitas untuk melakukan operasi tersebut. “Dari 34 provinsi, antrian untuk operasi bypass hanya tersedia di sembilan provinsi, dan ini yang menjadi tantangan kita,” kata Budi.
Namun, ia optimis bahwa kondisi ini akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. “Saat ini, 25 provinsi sudah bisa melakukan operasi bypass, diharapkan akhir tahun 2027, semua provinsi memiliki fasilitas tersebut,” ujar Budi.
Budi berharap, masyarakat tidak lagi harus menunggu lama atau melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. “Dan enggak usah lama, enggak usah pindah semua keluarganya nganterin untuk mendapatkan layanan operasi bypass,” kata Budi.
Selain itu, Budi menekankan transformasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan pemerataan dalam layanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah menargetkan agar semua provinsi di Indonesia dapat menyediakan layanan operasi bypass jantung pada tahun 2027.
Sementara itu, ditemui seusai acara tersebut, Gubernur Ria Norsan mengatakan, dengan kehadiran dalam acara tersebut, merupakan wujud nyata komitmennya sebagai Kepala Daerah untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dalam penyediaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang kompeten serta optimalisasi alat kesehatan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
Dukungan kepala daerah terhadap ketersediaan SDMK yang berkompetensi, guna memastikan alat kesehatan yang diberikan oleh Kemenkes dapat dimanfaatkan secara maksimal
Kesediaan kepala daerah untuk menjamin penggunaan alat-alat kesehatan dengan baik demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta Komitmen rumah sakit daerah untuk menjadi hospital base dalam mendukung program KJSU-KIA menunjukkan keseriusan Pemprov Kalbar meningkatkan kesehatan masyarakat Kalimantan Barat.
“Dan tadi juga sudah dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International, kepada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama”, ucapnya.
Selain itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, terkait pemerataan layanan kesehatan
“Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesenjangan tenaga spesialis dapat segera diatasi, dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia semakin merata,” harapnya.
Kehadiran Gubernur Ria Norsan dalam Konferensi Internasional Pendidikan Kedokteran Pascasarjana menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar untuk mendukung percepatan pemerataan layanan kesehatan.
Gubernur menegaskan kesediaan pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten guna memaksimalkan pemanfaatan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kesenjangan tenaga spesialis dapat segera teratasi, sehingga akses layanan kesehatan, khususnya untuk operasi bypass jantung, semakin merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat.(*/rfa/ica)
