Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima aspirasi mahasiswa Universitas Panca Bhakti Pontianak dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalbar, Rabu sore (28/10/2026).
Dalam dialog bersama mahasiswa, Gubernur menanggapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), pembangunan pendidikan dan infrastruktur, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait penanganan karhutla, Ria Norsan menyampaikan bahwa upaya pengendalian terus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, serta berbagai elemen masyarakat.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat agar kebakaran tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, Gubernur memaparkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 26 persen. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung perbaikan fasilitas sekolah dan pemenuhan sarana pembelajaran.
“Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran harus didukung dengan fasilitas sekolah yang layak dan sarana pendidikan yang memadai,” jelasnya.
Sementara di bidang infrastruktur, ia menyampaikan bahwa persentase jalan mantap provinsi meningkat dari 45 persen menjadi 55 persen, dengan target peningkatan hingga 80 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Gubernur juga menjelaskan langkah koordinasi yang ditempuh bersama pihak Pertamina untuk mengatasi kendala distribusi BBM di sejumlah daerah serta keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan program MBG.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting bagi pemerintah. Aspirasi ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Pada akhir dialog, Gubernur menandatangani berkas tuntutan mahasiswa sebagai bentuk penerimaan aspirasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong komunikasi yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat guna memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.(Rfa)
