Minggu , 16 Juni 2024
Home / NEWS / Pembahasan Empat Raperda Eksekutif Ditunda, Ini Alasannya

Pembahasan Empat Raperda Eksekutif Ditunda, Ini Alasannya

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sanggau, Supardi.

 

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – DPRD Kabupaten Sanggau resmi menunda pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) eksekutif yang diajukan ke legislatif. Penundaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Supardi kepada wartawan, Jumat (3/7/2020) siang.

Keempat Raperda itu adalah: Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang pembayaran pajak daerah secara elektronik, Raperda tentang rencana detail tata ruang kawasan Baonglawang perkotaan Sanggau tahun 2020-2039 dan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

Supardi menyebut alasan penundaan tersebut karena dianggap bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di undang-undang tersebut, kata Supardi, harus dilakukan kajian akademis sebelum ditetapkan.

“Intinya kita belum melakukan kajian akademis atau naskah akademis atau meminta pendapat ahli. Karena 40 Anggota dewan ini bukan ahlinya, maka sesuai undang-undang wajib hukumnya naskah akademis itu ada,” kata Pardi sapaan akrabnya.

Apalagi, lanjut Pardi, ada dua Raperda baru yang diusulkan ke DPRD wajib memiliki kajian akademis.

DPRD juga belum melakukan studi banding ke daerah yang berhasil menerapkan peraturan yang sama dengan Sanggau.

“Kami terutama Fraksi Demokrat dengan tegas meminta agar pembahasan empat Raperda itu ditunda. Urgensi Raperda itupun menurut kami tidak ada. Karena ada dua Raperda revisi dan dua Raperda baru. Apalagi bicara Raperda baru, terutama Raperda Baonglawang, ada kaitannya dengan tata-ruang sehingga wajib berkoordinasi dengan Bappenas,” ungkapnya.

Pardi menyebut, alangkah baiknya jika Raperda yang diusulkan terkait pemekaran Kapuas Selatan yang memang sudah lama dipersiapkan.

“Kami lebih setuju kalau Raperda Kapuas Selatan yang diusulkan. Karena untuk membuka isolasi di Kapuas Selatan sekaligus untuk pengembangan Sanggau ke depannya,” ungkapnya. (Ram)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Dinkes Sanggau Klaim Periode 2022-2023 Persentase Stunting Turun Hampir 10 Persen

  KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Menekan angka stunting menjadi salah satu target Pemerintah Kabupaten Sanggau. Optimis angka …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *