Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK– Instansi terkait harus cepat tanggap terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di ujung Jalan Parit Haji Husin (Paris) II, Kecamatan Pontianak Tenggara sejak sekitar pukul 11.00 WIB pada Rabu (11/03/2020) kemarin.
“Jangan saling melempar tanggungjawab. Kita tidak suka dengan instansi atau pejabat yang melempar tanggungjawab terkait Karhutla ini,” kata Sy Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/03/2020).
Amin menyampaikan hal tersebut, lantaran mendengar dalih dari instansi terkait di Kota Pontianak yang menolak dipersalahkan atas lambannya penanganan Karhutla di Paris II itu.
Adapun dalih dimaksud, lokasi Karhutla lebih dekat dengan instansi terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. “Ini yang tidak benar. Kalau itu terjadi di Kota Pontianak, seharusnya instansi di Kota Pontianak terlebih dahulu yang bersikap aktif. Tidak ada alasan lokasinya jauh atau dekat,” tegas Amin.
Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengingatkan, kalau masalah Karhutla merupakan tanggungjawab bersama. “Kita berharap ada upaya bahu membahu, saling membantu,” ujar Amin.
Umpamanya, kata Amin, Karhutla-nya di Kubu Raya, sementara armada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya tidak mencukupi, maka Pemkot Pontianak dan Pemprov Kalbar harus membantu juga. “Ini demi kebaikan kita semua,” jelasnya.
Kalau bicara bencana kabut asap yang disebabkan Karhutla, lanjut Amin, imbasnya bukan hanya di sekitar lokasi, melainkan seluruh Kalbar, bahkan sampai ke luar negeri.
“Kita dulu pernah dikomplain Singapura, karena Karhutla di Indonesia. Itu kita harus sadar diri. Jangan begitu ada Karhutla, lalu lempar tanggungjawab dengan bilang ini di kota, kabupaten, provinsi dan lainnya. Nggak bagus seperti itu,” ucap Amin.
Kalau memang tidak sanggup atau lalai dalam menangani Karhutla, kata Amin, harus gentlemen mengakuinya, bukan justru menyalahkan pihak lain.
Lagi pula, lanjut Amin, masih terulangnya Karhutla ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam pencegahannya. “Perlu juga dievaluasi orang-orang yang sudah ditunjuk untuk mengantisipasi Karhutla,” pungkasnya.(dik)
