Dewan Sarankan Tunda Penyertaan Modal ke Bank Kalbar

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Legislator Kalbar menyarankan penyertaan modal Rp350 Miliar ke Bank Kalbar ditunda dulu. Dialihkan untuk program-program yang mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

“Saya berharap di-pending dulu. Sebenarnya dana sebesar itu bisa lebih bermanfaat jika dialihkan,” kata Syarif Amin Muhammad Assegaf, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, kepad wartawan, Rabu (07/08/2019).

Amin khawatir, besarnya dana penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu malah mengganggu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya dulu.

Menurut Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, banyak hal yang bisa dilakukan dengan dana Rp350 Miliar itu. Tentunya pada program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Apa-apa yang dijanjikan ke masyarakat seperti Desa Mandiri, sekolah gratis, RSUD Soedarso tanpa kelas dan lainnya, tentu akan sangat terbantu dengan dana tersebut,” ungkap Amin.

Hingga kini, Bank Kalbar belum benar-benar nampak memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat secara luas. “Kita sebagai Anggota Dewan, Panitia Anggaran dan warga Kalbar belum melihat profesionalisme Bank Kalbar,” kata Amin.

Ia melihat, penggunaan modal yang disertakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum maksimal. “Sedangkan Pak Gubernur selalu mengungkapkan, seluruh pembangunan mesti dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Amin.

Sebagai bukti belum optimalnya penggunaan modal itu, ungkap Amin, masih banyak masyarakat yang lebih memanfaatkan bank konvensional ketimbang Bank Kalbar dengan berbagai alasan di dalamnya. “Program UMKM-nya belum mengena sampai ke bawah. ini sangat saya sayangkan,” sesalnya.

Sebagai bank milik daerah, menurut Amin, Bank Kalbar mutlak harus membantu Kepala Daerah menyejahterakan masyarakat. “Bank Kalbar jangan takut go publik. Bukan kita menolak, tidak, tetapi dievaluasi dulu penyertaan modal itu,” jelasnya.

Alasan lain untuk menguatkan pendapatnya ini, setiap tahun pemerintah melakukan hal yang sama dengan total anggaran yang terus mengalami penambahan. Namun realisasi kinerja Bank Kalbar tidak meningkat signifikan.

“Kita paham, penyertaan modal ini agar menjadi pemegang saham pengendali. Tapi saya dulu pernah memegang periode pertama anggota Pansus, saat itu kita menyertakan modal Rp250 Miliar, hasilnya juga belum maksimal,” tutup Amin.(dik)