Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD tahun 2018 yang disampaikan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (15/7) kemarin, disetujui seluruh fraksi yang ada.
“Persetujuan bersama merupakan persyaratan wajib untuk menetapkan Raperda menjadi Perda. Proses akhir pembahasan Raperda yang ditandai dengan persetujuan bersama merupakan cerminan dari hubungan kemitraan antara DPRD dengan pemeritah daerah untuk menghasilkan perda yang baik dan berkualitas,” ujar Suryadman Gidot.
Dalam proses pembahasan Raperda tentu muncul berbagai pandangan, masukan dan saran dan rekomendasi yang sangat konstruksif, dan itu merupakan cerminan berdemokrasi demi tercapainya laporan keuangan yang baik serta rumusan Perda yang berkualitas.
“Semoga apa yang telah disepakati bersama dan dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten Bengkayang,” ujarnya.
Dengan disetujuinya pertanggungjawaban tersebut, langkah selanjutnya pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif bersama-sama akan membahas Raperda Perubahan APBD 2019 serta Penetapan APBD 2020 mendatang.
“Terkait kritik, saran dan masukkan yang disampaikan masing-masing fraksi akan direspon sebagaimana mestinya,” ungkap Gidot.
Bupati juga mengingatkan kepada OPD yang belum menindaklanjuti hasil temuan atas laporan keuangan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalbar, ia menghimbau agar segera menindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah opini disampaikan yakni pada tanggal 28 Juni 2018 lalu.
“Kepada tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran legislatif mari bersama-sama menyikapi hasil temuan tersebut. Ini bermakna kita sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik harus dapat menyelesaikan tanggung jawabnya,” ujar Bupati dua Periode ini.
Selanjutnya penyelesaian LPJ APBD 2018 ini akan dijadikan sebagai pijakan dalam penetapan neraca awal keuangan kabupaten Bengkayang dan pondasi laporan Pemkab Bengkayang kedepan. (Titi)
