Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY,SANGGAU. Satu tahun lebih program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di Kabupaten Sanggau. Meski pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditangkap karena dugaan korupsi, MBG tetap berjalan di Kabupaten Sanggau.
Anehnya persentase stunting (tengkes, red) di Kabupaten Sanggau tidak turun. Bahkan cenderung naik. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menyebut persentase stunting pada 2025 sebesar 20,50 persen. Sementara per triwulan I tahun 2026, sebesar 21,82 persen. Artinya ada kenaikan 1,32 persen. Kok bisa?
“Ini menjelaskan bahwa program MBG yang menjadi prioritas pemerintah pusat ini belum merata ke seluruh daerah. Karena MBG ini masih menyasar di perkotaan. Sementara di daerah 3T sampai hari ini masyarakat belum menerima MBG,” kata Ketua DPRD Sanggau, Hendrikus Hengki, Senin (08/06/2026).
Ia mengatakan hal tersebut menjadi tantangan karena sulitnya kondisi infrastruktur jalan akses distribusi MBG sampai pelosok-pelosok di Kabupaten Sanggau. Meski ia sendiri mengakui jika program MBG baik, namun yang jadi masalah adalah implementasinya.
“MBG dipaksakan untuk dimasak di satu SPPG. Sementara akses untuk sampai di perkampungan ini menjadi persoalan juga. Bahkan ada daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) seperti Desa Suruh Tembawang, jangankan mau mengantar MBG untuk membawa badan aja susah. Jadi ini yang harus dipetakan pemerintah pusat. Jangan disama ratakan di Pulau Jawa dengan Kalbar,” bebernya.
Politis PDI Perjuangan itu menyarankan untuk daerah-daerah 3T yang sulit terjangkau, MBG digantikan dengan uang tunai. Berikan pada orang tua siswa, agar dapat langsung digunakan untuk menyediakan makanan bagi anak-anaknya.
“Supaya anak Indonesia ini di manapun berada, bisa merasakan MBG. Kalau memang niat pemerintah ini membuat MBG ini terasa di pelosok negeri,” terangnya
Ia juga menjelaskan, pencegahan stunting harus dimulai dari asupan gizi pada ibu hamil. Bukan dilakukan setelah anak lahir.
“Bagaimana mempersiapkan kehamilan. Dari situ sebenarnya. Dari prosesnya sampai hamil, pemenuhan gizi, bagaimana ketika melahirkan dan pasca melahirkan. Bagaimana diberi gizi sehingga kualitas ASI-nya baik untuk bayi. Kualitas ASI tergantung dari apa yang dikonsumsi ibunya,” jelas Hengki.
Infrastruktur
Ia menyebut masyarakat miskin adalah yang paling rentan stunting. Penanganannya tak hanya dari sisi pemenuhan gizi, tapi Hengki juga melihatnya dari perbaikan infrastruktur.
“Kalau mau memperbaiki stunting ada lagi hubungannya dengan infrastruktur jalan. Sanggau ini luas. Ini mata rantai dari stunting. Kalau infrastrukturnya baik, ekonominya baik, otomatis masyarakat mampu memenuhi gizinya, kata Hengki.
Masyarakat di daerah 3T yang umumnya mengandalkan pertanian dan perkebunan dapat menjual hasil kebun dan pertanian mereka dengan mudah. Jalan yang rusak otomatis membuat ongkos distribusi mahal.
“Jadi biaya hidup masyarakat tinggi. Ini yang menyebabkan susah untuk menyelesaikan stunting di Sanggau. Harusnya pemerintah berpikir infrastrukturnya dulu diperbaiki,” usulnya.
Ia juga menyoroti distribusi MBG yang menyasar seluruh anak sekolah. Bahkan dari golongan yang mampu atau kaya. Baginya ini mubazir. Tidak adil bagi orang miskin. Harusnya dipilah.
“Kalau dipilah itu kan berarti ada kelebihan dana (dari MBG, red). Kalau separuhnya (dana, red) saja dialihkan ke infrastruktur yang ada di Indonesia, saya yakin Indonesia ini bisa sejahtera. Kunci kemajuan adalah infrastruktur. Tidak ada satupun negara maju kalau infrastrukturnya rusak. Mudah-mudahan pemerintah pusat mengevaluasi MBG,” harapnya. (Ram)
