Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menghadiri kegiatan Supervisi dan Sosialisasi Peraturan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang digelar di Ruang Presisi Lounge, Lantai 2, Polda Kalimantan Barat, Jumat (3/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Krisantus menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi sekaligus menangani kasus TPPO di wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, Kalbar memiliki posisi strategis sekaligus rawan karena menjadi daerah sumber sekaligus transit perdagangan orang dengan tujuan ke berbagai negara, antara lain Tiongkok, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Arab Saudi. Berbicara tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menyasar para korban yang bekerja di luar negeri namun juga yang berada di dalam negeri baik antar Provinsi, antar Kabupaten dan Kabupaten/Kota dan Antar Kabupaten dan Provinsi.
“Pertemuan hari ini sangat penting karena kita membentuk Gugus Tugas yang nantinya akan menjadi perangkat struktural dalam menangani kasus TPPO secara terpadu. Kalimantan Barat memiliki garis batas yang cukup panjang dengan banyak titik yang sulit terpantau, sehingga membuka celah bagi para pelaku TPPO menjalankan modus operandinya,” ujar Krisantus.
Lebih lanjut, Krisantus menyampaikan apresiasi terhadap langkah sigap Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan penindakan kasus TPPO. Meski demikian, menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama, terutama dalam hal koordinasi, sinkronisasi antarinstansi, serta keterbatasan anggaran.
“Kita melihat penindakan oleh Polda Kalbar sudah menunjukkan tren yang semakin baik. Tinggal bagaimana memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi. Hari ini juga kita mulai memetakan permasalahan yang muncul di lapangan,” jelasnya.
Terkait penanganan korban, Wagub Krisantus menyoroti persoalan keterbatasan anggaran, khususnya dalam kasus lintas provinsi. Menurutnya, ketika korban berasal dari luar Kalimantan Barat dan harus dipulangkan, sering kali proses tersebut terhambat karena tidak adanya kejelasan sumber pendanaan.
“Kondisi efisiensi anggaran saat ini membuat kita cukup kesulitan dalam pemulangan korban, apalagi jika mereka berasal dari provinsi lain. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” ungkapnya.
Wagub juga menekankan bahwa permasalahan TPPO di Kalimantan Barat sangat kompleks, dengan berbagai modus yang terindikasi di lapangan. Mulai dari kawin kontrak atau pengantin pesanan, program magang luar negeri, eksploitasi tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga, babysitter, perawat, penjaga toko, pekerja IT, hingga modus terbaru sebagai penerjemah bahasa Mandarin.
“Terkait koordinasi antar lembaga sebenarnya bisa dilakukan dengan baik dan intens. Hanya saja, kita perlu mencari jalan keluar untuk masalah pendanaan. Itu yang menjadi kuncinya,” tegas Krisantus.
Menutup arahanya, Wagub menegaskan kembali pentingnya sinergisitas kebijakan, program, dan kegiatan di semua lini sebagai kunci utama dalam upaya memberantas perdagangan orang. Ia berharap tim Supervisi dari pusat dapat menindaklanjuti pertemuan ini dengan rapat lanjutan yang lebih fokus pada solusi konkret, khususnya terkait pendanaan pemulangan korban lintas provinsi serta penguatan koordinasi teknis antar lembaga.
“Dengan adanya komitmen terpadu dari Gugus Tugas dan seluruh pihak terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat menutup celah bagi para pelaku TPPO serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
