Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, menerima secara langsung aspirasi Persatuan Sopir Kalimantan Barat yang menggelar aksi damai terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.
Aksi damai tersebut berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/7/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur menerima perwakilan sopir dari masing-masing kabupaten/kota untuk berdialog dan bermusyawarah secara langsung di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, para perwakilan sopir yang merupakan perwakilan dari masing-masing Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta instansi terkait. Di antaranya, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kemudahan akses solar bersubsidi bagi kendaraan yang berhak, memperkuat pengawasan distribusi, serta menindak tegas praktik penyalahgunaan dan penyelewengan BBM bersubsidi.
Para sopir juga mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Distribusi BBM Bersubsidi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, aparat penegak hukum, instansi terkait, serta perwakilan Persatuan Sopir Kalimantan Barat.
Tim tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung secara transparan, adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, para sopir meminta adanya tindakan tegas terhadap SPBU, pelangsir, badan usaha, maupun pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Mereka juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum dari berbagai pihak dapat diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, menyampaikan apresiasi kepada para sopir yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
“Terima kasih kepada rekan-rekan sopir yang telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kita sudah berdiskusi kurang lebih dua jam dan ada beberapa hal yang menjadi keluhan utama,” ujar Norsan.
Menurutnya, salah satu persoalan yang disampaikan adalah dugaan penjualan solar bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang pertama, masalah harga di atas HET di SPBU. Ini sudah melanggar aturan. SPBU tidak boleh menjual BBM subsidi di atas harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Tadi disampaikan bahwa hal ini terjadi dan diduga dilakukan oleh oknum di SPBU,” jelasnya.
Selain persoalan harga, disampaikan juga tentang dugaan adanya
praktik pelangsiran dengan memanfaatkan barcode secara berulang untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kemudian tadi juga ada permasalahan pelangsir yang menggunakan barcode berkali-kali. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama karena dapat mengganggu distribusi BBM bersubsidi agar tidak tepat sasaran,” ungkap Norsan.
Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan segera menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para sopir dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.
“Kita sudah melakukan langkah melalui surat edaran dan surat teguran. Namun, untuk penindakan, kewenangannya bukan berada di ranah Pemerintah Daerah, tetapi ada pada pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Pertamina,” terang Norsan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengawal persoalan tersebut agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kita akan tindak lanjuti dan koordinasikan bersama pihak terkait. Yang penting, kita ingin agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan masyarakat yang memang berhak, khususnya para sopir angkutan umum dan angkutan barang, dapat memperoleh akses yang mudah dan adil,” pungkasnya. Turut hadir Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Prov. Kalimantan Barat, SAM PT Pertamina Patra Niaga, Kapolresta Pontianak, Perwakilan dari Polda Kalimantan barat, dan perwakilan Hiswana Migas Kalimantan Barat (irf)
