Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) beserta dampaknya, dikhawatirkan menghambat pembangunan daerah. Olehkarenanya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengusulkan penganggarannya dilakukan secara multiyears pada APBD Perubahan 2020 dan APBD Murni 2021.
“Ini terobosan yang baik, karena kita tidak harus menghapus atau meniadakan beberapa mata anggaran pembangunan yang sudah direncanakan,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/04/2020).
Seperti diketahui, sejak proses pencegahan hingga penanganan Covid-19 beserta dampaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah mengusulkan realokasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan total nilai Rp295 Miliar.
Realokasi anggaran tersebut sangat dimungkinkan akan terus bertambah, mengingat pandemi global Covid-19 di Provinsi Kalbar belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Upaya untuk melawan Covid-19 ini pun memunculkan kekhawatiran akan turut “memakan” anggaran untuk pembangunan di Kalbar yang sudah direncanakan. Bila ini terjadi, otomatis provinsi ini akan semakin terpuruk.
Guna meminimalisir hal tersebut, saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar 2021 secara teleconference pada Senin (20/04/2020) kemarin, Gubernur Midji menyampaikan hal yang menarik terkait masalah ini.
Gubernur Midji meminta dukungan DPRD Provinsi Kalbar supaya menyetujui usulannya terkait penganggaran untuk pembangunan dilakukan secara multiyears; 50 persen di APBD Perubahan TA 2020, sisanya di APBD TA 2021.
“Pada prinsipnya, saya secara pribadi mendukung usulan tersebut, karena tidak mengurangi atau meniadakan pembangunan, cuma menggeser pembiayaannya,” kata Suriansyah.
Namun, usulan Gubernur tersebut tentunya mesti dibahas dulu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalbar. “Kita kaji dulu, apakah secara aturan memungkinkan. Karena biasanya penentuan multiyears itu pada APBD murni,” jelas Suriansyah.
Selain dari sisi aturan, lanjut Legislator Gerindra ini, Banggar juga akan mengkaji efektivitas dan dampak lain dari penganggaran secara multiyears tersebut.
Kalaupun dimungkinkan penganggaran secara multiyears, Suriansyah berharap bukan diarahkan pada pembangunan di desa-desa. “Kita berharap pembangunan desa menjadi prioritas, tidak untuk ditunda atau digeser,” ujarnya.
Memprioritas pembangunan di perdesaan ini, lanjut Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini, menyangkut pemerataan pembangunan di Provinsi Kalbar. “Semua desa mesti dianggarkan, walaupun hanya satu atau dua jenis pembangunan,” ucap Suriansyah.
Pembangunan tersebut, jelas Suriansyah, sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa. “Selain bermatapencaharian sebagai petani, mereka juga bisa ikut dalam pembangunan. Supaya roda perekonomian di perdesaan tetap bisa berlangsung,” pungkasnya.(dik)
