Selasa , 16 Juli 2024
Home / NEWS / Puluhan Demonstran Ajak Dewan Kalbar Tolak PLTN

Puluhan Demonstran Ajak Dewan Kalbar Tolak PLTN

Perwakilan demonstran menyerahkan tuntutan mereka ke Ketua Sementara DPRD Kalbar, Minsen, di ruang Serbaguna, Kamis (10/10/2019)
Perwakilan demonstran menyerahkan tuntutan mereka ke Ketua Sementara DPRD Kalbar, Minsen, di ruang Serbaguna, Kamis (10/10/2019)

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Puluhan mahasiswa dan pemuda yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Tolak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menggelar aksi damai di DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (10/10/2019).

Di hadapan Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalbar Minsen dan Anggota DPRD dua periode Syarif Amin Muhammad Assegaf yang menerima mereka di Ruang Serbaguna, aliansi yang berisikan aktivis lingkungan itu mengajak Wakil Rakyat menolak rencana pembangunan PLTN di Kalbar.

“Hentikan rencana pendirian lapak PLTN di Kalbar,” kata Hendrikus Adam, salah seorang elemen aksi tersebut, saat ditemui usai menyerahkan tuntutan mereka ke Ketua Sementara DPRD Kalbar.

Adam mengungkapkan, rencana pembangunan PLTN di Kalbar itu terus bergulir. Sementara promotornya seperti Batan, PLN dan stakehokder terkait cenderung menutup-nutupi informasi tersebut.

Fakta itu diperparah dengan kampanye yang menyebutkan kalau nuklir itu energi terbarukan. Padahal itu merupakan kesalahan besar. “Bagi kita ini sengaja pihak Batan lakukan,” sesal Adam.

Menurutnya, apa yang digembor-gemborkan Batan itu menyesatkan. “Kita merasa berkepentingan untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Batan itu sebenarnya tidak benar,” ujar Adam.

Informasi menyesatkan itu tidak boleh dibiarkan. Karena dampaknya sudah mulai kelihatan. Misalnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang pernah menyebutlan kalau masyarakat Kalbar menerima PLTN.

“Baru-baru ini juga disebutkan kalau mayoritas masyarakat di Kalbar menerima pembangunan PLTN. Ini kan klaim sepihak yang menurut kita sangat tidak mendasar dan penting untuk diluruskan,” papar Adam.

Seyogianya Pemerintah Pusat dan Daerah lebih memprioritas sumber energi terbarukan sebagai pilihan untuk kemandirian energi listrik. “Bukan lantas memaksakan untuk membangun PLTN,” ucap Adam.

Menurutnya, pemanfaatan tenaga nuklir tentunya memiliki risiko yang pantas dipertimbangkan untuk jangan menggunakannya. Seperti yang terjadi di negara-negara berkembang bahkan maju yang lebih dulu membangun PLTN.

“Faktanya di negara-negara tersebut terjadi ledakan reaktor nuklir. Padahal sumberdaya manusia dan teknologi yang mereka gunakan sangat mumpuni. Kurang apalagi mereka,” ungkap Adam.

Sumberdaya yang mumpuni pun, lanjut dia, bukan menjadi jaminan kalau PLTN itu aman-aman saja. “Tidak bisa diprediksi begitu saja. Kemungkinan itu ada saja, apalagi Indonesia termasuk kawasan cincin merapi, rentan terhadap bencana, termasuk di Kalbar,” kata Adam.

Energi itu, jelas Adam, seperti makanan yang bisa dipilih, mana yang prioritas untuk dikonsumsi. “Menurut kita, PLTN itu mungkin makanan terakhir yang dipilih kalau tidak ada makanan lainnya,” ujarnya beranalogi.

Sekarang, lanjut Adam, energi terbarukan di Indonesia khususnya di Kalbar belum terkelola dengan baik, belum dilihat sebagai suatu energi yang penting untuk digalakkan pemanfaatannya. “Lalu kenapa pembangunan PLTN yang didorong,” ujarnya.

Hingga kini, menurut Adam, pemerintah masih belum berbuat apa-apa untuk memastikan teroptimalnya pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan. “Kita juga berharap publik memahami hal ini,” pungkasnya. (dik)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Pj Bupati Sanggau Tegaskan Pengusaha Walet Wajib Bayar Pajak, Perintahkan OPD Teknis Cek Lapangan

KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman menegaskan para pengusaha sarang burung walet memiliki kewajiban …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *