Perombakan SOPD Kalbar Hampir Final

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Kalbar dalam proses perombakan. Beberapa bakal dipecah, digabung atau dibentuk baru, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

“Perubahan SOPD ini berdasarkan usulan Gubernur Kalbar untuk menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Martinus Sudarno, Ketua Panitia Khusus (Pansus) SOPD, ditemui menjelang rapat dengan mitra kerjanya, di Ruang Serbaguna DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (30/07/2019) sore.

Sudarno mengungkapkan, dalam proses pembahasan selama ini, beberapa dinas sudah disepakati untuk digabung, dipecah atau dibentuk baru. “Misalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dipecah,” katanya mencontohkan.

Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kalbar ini terlalu besar. Olehkarenanya dipecah. “Pengelolaan Keuangan dipisahkan dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Supaya bisa lebih fokus,” jelas Sudarno.

Perombakan juga terjadi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. “OPD ini dirasa tidak efektif, karena hanya urusan koordinasi dan kebijakan. Padahal sifatnya pembangunan fisik. Maka dari itu dipisah,” terang Sudarno.

Perumahan Rakyat dikembalikan ke Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan Lingkungan Hidup (LH) digabung ke Kehutahanan menjadi Dinas Kehutahanan dan LH.

Sudarno menilai, dengan perubahan ini, beban Dinas PU menjadi sangat besar. Sehingga dipecah menjadi Dinas PU dan Penataan Ruang dengan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat.

Perombakan tersebut sudah disepakati bersama dalam pembahasan Pansus SOPD. “OPD yang masih menjadi perdebatan itu tinggal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah masih tetap atau Kebudayaan digabung dengan Pariwisata. Ini yang masih belum putus,” ungkap Sudarno.

Kepala OPD yang bersangkutan sudah Pansus undang untuk mempresentasikan urgensi, beban kerja atau lainnya, kalau tetap seperti sekarang, serta bagaimana pula kalau dipisah.

Sudarno menyampaikan, urusan Pendidikan sekarang ini sudah berat karena SMA/SMK sudah dikelola Pemprov Kalbar. “Mengurus SMA/SMK saja mereka sudah keteteran, karena luasnya wilayah dan banyaknya sekolah,” ucapnya.

Beban itu, tambah dia, semakin berat manakala urusan Kebudayaan masih melekat seperti sekarang. Sementara kalau dimasukkan ke Pariwisata, sudah ada urusan Pemuda dan Olahraga. “Itu juga menjadi pertimbangan kita,” ujar Sudarno.

Selain menyangkut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tersebut, Pansus SOPD DPRD Kalbar juga membahas tentang Badan Perbatasan.

“Dulu Badan Perbatasan itu dihilangkan. Sekarang oleh Peraturan Pemerintah dihidupkan kembali, diminta untuk dibentuk lagi. Kemudian sifatnya hanya koordinatif,” beber Sudarno.

Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik yang dulunya diwacanakan menjadi Institusi Vertikal, ungkap Sudarno, sekarang dikembalikan ke daerah.

Melihat progres pembahasan tersebut, Sudarno optimis Perda SOPD Kalbar yang baru ini akan segera disahkan sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD Kalbar periode 2014-2019. “Saya yakin tidak terlalu lama. Dalam waktu dekat bisa selesai dan diparipurnakan,” pungkasnya.(dik)