Penyusunan Kabinet Hak Preogratif Presiden

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Desas desus beberapa parpol koalisi pengusung Jokowi- Ma’ruf Amin, mulai meminta jatah menteri dalam kabinet baru ini, seperti Partai Nasdem yang meminta 11 Kursi Menteri dan PKB yang meminta 10 kursi.

Dalam hal ini kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih untuk menentukan para menteri dikabinetnya mendatang.

“Menyusun kabinet dan menteri adalah hak priogratif Presiden.
PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya pada kearifan Pak jokowi,” ujarnya Sabtu (6/7), saat ditemui dalam kunjungan kerja sebegai Wakil Ketua MPR RI di Kota Pontianak.

Pihaknya pun tidak ingin mendahului keputusan Pak Jokowi, PDIP memilih menyerahkan kepada beliau bagaiamana mengelola pemerintahan yang akan datang. Dirinya yakin, Jokowi pun akan berkomunikasi dan berkordinasi degan partai-partai politik lainya.

“Pada prinsipnya kita mendukung Pak Jokowi apabila kekuasaan itu dipakai untuk merangkul dan menyatukan bangsa,” katanya.

Pasca ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo pun mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membangun bangsa ini bersama. Menurut Basarah merangkul, tidak harus memasukan ke dalam kabinet.

“Pengertian merangkul itu kan tidak harus memasukkan ke dalam kabinet. Merangkul dalam pengertian menyatukan kembali visi misi gagasan yang terbelah akibat Pilpres kemarin,” paparnya.

Dirinya pun menyambut baik rencana pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Menurutnya kedua tokoh tersebut merupakan tokoh bangsa yang punya pendukung-pendukung. Keduanya secara simbolik menunjukan komitmen persahabatannya, komitmen persaudaraannya dan komitmen menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Tentunya akan memberikan kesejukan bagi bangsa Indonesia yang terlalu lelah dengan berbagai macam kegaduhan, kebisingan Politik sebagai akibat proses Pilpres yang begitu panjang kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, yang paling penting tugas Pak Jokowi adalah merangkul seluruh kekuatan bangsa, memperkokoh kembali prinsip prinsip negara Pancasila dari segala macam ancaman pihak-pihak yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar Idiologi lain.

“Dari pihak-pihak yang ingin mengganti bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara yang lain,” pugkasnya. (jon)