KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Guna menstabilkan perekonomian secara makro di tengah pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar menyarankan, belanja-belanja fisik yang besar ditinjau ulang. “Jangan sampai tidak terserap,” ingat Yuliani, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar saat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi …
Baca »PARLEMEN
Raperda Penyertaan Modal Bank Kalbar Dibahas September, Jumadi: Maunya Saya Rp100 Miliar
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Dari limat Raperda eksekutif yang diusulkan, empat di antaranya sudah disahkan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (19/8/2020) di gedung DPRD Kabupaten Sanggau. Dipimpin langsung Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi Wakil Ketua I, Timotius Yance dan Wakil Ketua II, Acam. Empat Raperda yang disahkan …
Baca »Ancaman Resesi Ekonomi, Ini Kata Suib..
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan Indonesia, termasuk Provinsi Kalbar diambang resesi ekonomi. Olehkarena diperlukan tindakan cepat dan tepat untuk mengantisipasinya. “Supaya resesi ekonomi tidak terwujud atau menjadi fakta,” kata Suib, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/08/2020). …
Baca »Tony: Sebetulnya Tidak Ada Zona-zonaan dalam Pandemi
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pelabelan zona dalam pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mendapat kritikan pedas dari Legislator Kalbar Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Tony Kurniadi. “Sebetulnya tidak istilah zona-zonaan dalam pandemi. Yang ada itu, masih berlangsung atau berakhir,” kata Tony, ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Kalau masih berlangsung, lanjut …
Baca »Alokasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Tak Dipotong
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Di tengah pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini, Eksekutif dan Legislatif Kalbar tetap sepakat tidak memotong alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. ”Sebagian besar (yang dipotong itu) untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Sy Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, …
Baca »Penetapan KUA-PPAS APBD TA 2021 Sempat Tertunda, Ini Penyebabnya…
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Penetapan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 sempat tertunda beberapa saat. Lantaran masih adanya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalbar yang belum terakomodir. “Tadi baru diselesaikan dan sudah ada kesepakatan,” kata Ria Norsan, Wakil …
Baca »Bupati Landak Bersama Pimpinan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS RAPBD 2021
KALIMANTAN TODAY, LANDAK – Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak telah menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Landak tahun 2021. Acara penandatanganan nota …
Baca »Ini 17 Aset Daerah yang akan Dijual Pemprov Kalbar…
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Setelah meninjau lokasi tanah dan bangunan yang akan dijual Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalbar, Panitia Khusus (Pansus) Penjualan Barang Milih Daerah (BMD) atau Aset yang dibentuk DPRD Provinsi Kalbar menilai, memang objek tersebut layak untuk dijual. “Secara fisik sudah layak dilepas, karena aset itu tidak …
Baca »Jual Aset Daerah, Gubernur Kalbar Ingin “Langkahi” Tahapan dan Mekanisme?
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Dalam rencana penjualan 17 Barang Milik Daerah (BMD) atau aset berupa tanah dan bangunan, Gubernur Kalbar disebut ingin melangkahi tahapan dan mekanisme semestinya, tetapi ditolak DPRD Provinsi Kalbar. “Tadinya Gubernur menghendaki adanya diskresi atau kebijakan supaya beberapa tahapan itu dilewati saja. Tetapi setelah kami …
Baca »DPRD Kalbar Tunda Persetujuan Penjualan 17 Aset Daerah
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Atas usulan Panitia Khusus (Pansus) Penjualan Barang Milik Daerah (BMD), DPRD Provinsi Kalbar menunda persetujuan penjualan 17 aset. Lantaran terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terlebih dahulu. “Sidang persetujuan ini ditunda sampai menunggu penjadwalan kembali dari Banmus (Badan Musyawarah),” kata M Kebing …
Baca »