KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Penggerebekan dua lokasi yang diduga menimbun oksigen pada Selasa (20/07/2021) di Parindu, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sanggau, Supardi. Ia sangat menyayangkan ada oknum–oknum yang melalaikan kemanusiaan di tengah Pandemi Covid–19 saat ini. Terlebih kebutuhan oksigen sangat tinggi. Dirinya mendukung kepolisian untuk mengungkap dugaan kasus …
Baca »PARLEMEN
Soal Perekrutan Tenaga Ahli di DPRD Sanggau, Ketua Fraksi PDIP: Anggota Dewan Memang Butuh Pendampingan
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Soal perekrutan tenaga ahli bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Sanggau, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Emilianus Kusnadi menilai keberadaan mereka diharapkan dapat membantu kinerja DPRD. “Anggota DPRD inikan memiliki status pendidikan yang beragam dan dari disiplin ilmu yang juga beragam, sehingga memang …
Baca »DPRD Sanggau Rekrut 12 Orang Tenaga Ahli, Ini Besaran Gajinya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. DPRD Kabupaten Sanggau resmi merekrut 12 orang tenaga ahli/pakar. Mereka bertugas membantu kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Sanggau. “Baru di tahun 2021 baru kita rekrut tim ahli atau pakar namanya. Itu atas permintaan dewan,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) Sanggau, Ignatius Irianto ditemui di ruang …
Baca »Cornelis: Sembako Jangan Dikenakan Pajak Karena akan Berdampak pada Petani!
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Anggota DPR-RI Komisi II, yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pengawas Bidang Perbatasan, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH, mempertanyakan soal pajak yang akan dijadikan objek oleh pemerintah, khususnya pajak sembako, dimana salah satu dari sembako ialah beras, …
Baca »DKPP Pecat Komisioner KPU yang Diduga Selingkuh, Cornelis: Itu Sudah Diluar Kewenangan!
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) mengaku telah memecat Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga melakukan perselingkuhan. Hal itu pun menjadi perhatian Anggota Komisi II DPR RI dari Kalimantan Barat, Cornelis. “Saya …
Baca »Cornelis: Presiden Tersandera oleh Menteri Keuangan
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Dalam mengelola APBN, seyogianya Presiden mempunyai otoritas untuk pengendalian dan hak untuk mendistribusikan. Tetapi sekarang malah dipegang Menteri Keuangan. Presiden seolah-olah tidak mempunyai kewenangan. “Seolah-olah Presiden tersandera oleh Menteri Keuangan, tidak tahu saya siapa yang salah ini,” kata Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI ketika …
Baca »Anggota DPR Fraksi PDIP Cornelis Angkat Topi ke MenPAN-RB & Kepala BKN soal 75 Pegawai KPK
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Cornelis memberikan hormat kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Ia memberikan salut kepada dua pejabat negara itu dalam menghadapi isu tes wawasan kebangsaan. “Saya ingin memberikan satu applause, atau satu sikap dan saya salut dengan MenPAN-RB …
Baca »Ketua Fraksi Demokrat Kaget Pagu Setwan Sanggau 2022 Turun Rp 14 Miliar Lebih
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sanggau, Supardi mempertanyakan berkurangnya alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Sanggau. Dalam desain pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau tahun 2022, pagu final untuk Setwan berkurang Rp 14 miliar lebih dibanding 2021. “Melihat pagu anggaran DPRD Kabupaten …
Baca »Cornelis: Anggaran Pemilu Serentak 2024 Akan Dibahas Secara Mendalam
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, digelar di ruang Komisi II DPR-RI, Kamis (3/6/2021) kemarin. Anggota DPR RI Komisi II, yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) …
Baca »Komisi II DPR RI Pertanyakan Pembatalan Sertifikat APL Masyarakat Riau oleh Menteri LHK
KALIMANTAN TODAY, RIAU – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah dikuasai masyarakat Riau dan sudah mendapat sertifikat, namun bisa dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui SK 903/MENLHK. “Cukup menggelitik penjelasan dari Kakanwil BPN Provinsi Riau ini. Di …
Baca »