Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
Pembangunan jaringan listrik desa harus menjadi prioritas karena program seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sangat bergantung pada ketersediaan jaringan listrik
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menegaskan bahwa penguatan sektor ketenagalistrikan nasional harus memperhatikan pemerataan akses listrik, kesehatan keuangan PT PLN (Persero), serta keberhasilan agenda transisi energi menuju swasembada energi sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) yang membahas perkembangan Program Listrik Desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta progres pelaksanaan RUPTL 2025–2034 di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).
Menurut Cornelis, Program Listrik Desa merupakan agenda yang sangat strategis karena masih terdapat ribuan desa dan ratusan ribu rumah tangga yang belum memperoleh akses listrik. Berdasarkan paparan PLN, roadmap Program Listrik Desa 2025–2029 menargetkan penyambungan listrik di 10.068 lokasi dengan sekitar 735 ribu pelanggan baru melalui investasi sekitar Rp61,65 triliun.
“Pembangunan jaringan listrik desa harus menjadi prioritas karena program seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sangat bergantung pada ketersediaan jaringan listrik. Ini menjadi kendala yang kami hadapi di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Ada masyarakat yang membutuhkan listrik dan layak menerima program BPBL, tetapi tidak bisa direalisasikan karena belum tersedia jaringan maupun tiang listrik. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Cornelis.
Selain pemerataan akses listrik, Cornelis juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan keuangan PLN. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025, masih terdapat piutang PLN kepada pemerintah dalam jumlah yang besar yang berasal dari mekanisme subsidi dan kompensasi tarif listrik.
“Penyelesaian kewajiban pemerintah kepada PLN perlu terus dipercepat agar perusahaan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, membangun infrastruktur baru, serta mempercepat elektrifikasi di berbagai daerah. Dengan demikian, risiko pemadaman maupun gangguan pasokan listrik dapat diminimalkan,” tegasnya.
Cornelis juga menyinggung kondisi kelistrikan nasional yang sempat mengalami gangguan di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali). Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah, Kementerian ESDM, dan PLN yang berhasil mengakhiri pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026 melalui penguatan sistem kelistrikan dan perbaikan rantai pasok energi primer.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pasokan energi primer tetap dijaga sehingga gangguan serupa tidak kembali terjadi
“Pemadaman listrik harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketahanan energi tidak hanya berbicara mengenai kapasitas pembangkit, tetapi juga memastikan pasokan energi primer selalu tersedia sehingga masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh kepastian layanan listrik. Bayangkan masyarakat yang memiliki usaha tambak ikan, penyimpanan makanan beku (frozen food), maupun usaha kecil lainnya. Ketika listrik padam, mereka yang pertama merasakan dampaknya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, PLN juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah pemenuhan kebutuhan batu bara kalori menengah 4.500–5.200 kcal/kg. PLN membutuhkan tambahan 1,8 juta metrik ton pada Juli 2026 serta 15 juta metrik ton hingga Desember 2026 guna meningkatkan daya mampu pasok sistem Jamali dari sekitar 35 GW menjadi 40 GW.
Cornelis menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan pasokan batu bara domestik mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan industri pertambangan.
“Ketersediaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas. Keamanan pasokan listrik nasional tidak boleh terganggu hanya karena persoalan rantai pasok energi,” ujarnya.
Di sisi lain, Cornelis menegaskan bahwa penguatan pembangkit berbasis batu bara dalam jangka pendek tidak boleh mengurangi komitmen Indonesia terhadap agenda transisi energi.
Ia mendukung langkah PLN dalam mempercepat pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), pemanfaatan Battery Energy Storage System (BESS), pengembangan PLTS skala besar, serta pelaksanaan Fat Burning Program sebagaimana tertuang dalam roadmap RUPTL.
Menurut Cornelis, kombinasi antara penguatan sistem kelistrikan yang ada dengan percepatan pengembangan energi bersih merupakan strategi yang tepat untuk mendukung target swasembada energi nasional.
“Kita membutuhkan transisi energi yang realistis. Dalam jangka pendek pasokan listrik harus tetap andal, tetapi dalam jangka panjang Indonesia harus semakin mandiri melalui pengembangan energi baru terbarukan sesuai arah kebijakan Presiden,” pungkasnya.
Cornelis menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal berbagai kebijakan ketenagalistrikan agar mampu menghadirkan layanan listrik yang andal, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing nasional menuju Indonesia yang mandiri di bidang energi. ***
