Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
Pertamina harus bertanggung jawab, terutama yang di Kalimantan Barat. Pertamina di Balikpapan juga harus segera mengirim pasokan BBM ke Kalbar
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menagih tanggung jawab Pertamina atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Sambas. Kondisi tersebut memaksa masyarakat setempat harus mengantre hingga empat jam.
Cornelis, dengan rekam jejaknya dinilai sangat memahami seluk-beluk Kalimantan Barat. Jauh sebelum krisis bahan bakar ini melanda Sambas, ia telah mengingatkan perlunya penambahan kuota BBM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPH Migas pada 29 Januari 2026 lalu.
“Saat saya jadi gubernur dulu, berulang kali saya minta untuk menambah stok BBM di Kalbar, tapi tidak pernah terealisasi. Bahkan, saya sampai bolak-balik ke Balikpapan untuk mengurus ini, karena pusat Pertamina Regional Kalimantan ada di sana,” tegas Cornelis.
Ia menekankan bahwa Pertamina wajib bertanggung jawab penuh atas kelangkaan yang menyusahkan masyarakat di Sambas. Tanggung jawab ini melekat pada Pertamina Regional Kalimantan di Balikpapan maupun Pertamina wilayah Kalimantan Barat.
“Pertamina harus bertanggung jawab, terutama yang di Kalimantan Barat. Pertamina di Balikpapan juga harus segera mengirim pasokan BBM ke Kalbar,” tekannya.
Lebih lanjut, Cornelis mendesak Pertamina Pusat untuk segera mengintervensi persoalan ini agar rentetan krisis kelangkaan tidak meluas ke daerah-daerah lain di Kalimantan Barat.
“Di samping upaya yang dilakukan Pertamina wilayah Kalbar dan Balikpapan, Pertamina Pusat harus segera melakukan intervensi guna memastikan tidak ada kendala non-teknis di lapangan. Saya khawatir ada kemungkinan indikasi oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tekanan terhadap SPBU di Kabupaten Sambas, sehingga merugikan masyarakat.” ujarnya.
Menutup tanggapannya, Cornelis memberikan catatan jangka panjang terkait ketahanan energi di wilayahnya. Ia menilai tata letak distribusi yang saat ini hanya terpusat di Pontianak memiliki risiko yang sangat besar, sehingga Kalimantan Barat membutuhkan infrastruktur penyangga yang lebih memadai.
“Untuk solusi jangka panjang, Kalbar ini harus punya pelabuhan besar yang mumpuni untuk menampung pasokan BBM. Kalau jalur distribusinya hanya terpusat di Pontianak seperti sekarang, itu sangat berisiko tinggi dan rentan membuat daerah lain kembali mengalami kelangkaan,” tutupnya. ***
