Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis menyoroti persoalan pemasangan plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang memicu kegaduhan dan penolakan di tengah masyarakat adat di Desa Banying, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
Cornelis menegaskan perkampungan adat tersebut sudah diakui dan pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Hal ini merujuk pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100 Tahun 1974,
“Kalau dulu diakui dan diberikan subsidi, artinya negara mengakui keberadaan kampung itu. Jangan sekarang seolah-olah dianggap tidak ada,” kata Cornelis.
Mantan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) ini minta agar penertiban kawasan hutan tidak dilakukan dengan pendekatan yang mengabaikan sejarah dan hak adat masyarakat. Pematokan di wilayah yang telah lama menjadi perkampungan adat berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.
“Negara harus berhati-hati agar kebijakan tidak menimbulkan kesan represif dan memicu konflik sosial di tingkat akar rumput. Kalau itu perkampungan lama yang sudah sah dan diakui, maka harus dilihat kembali dasar hukumnya. Negara jangan sampai membuat rakyat merasa haknya dirampas,” ujarnya.
Dilansir dari ruai tv, sebelumnya pada Selasa pagi tanggal 3 Maret 2026, sekitar 500 masyarakat adat Dayak di Desa Banying, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, menyatakan penolakan rencana pemasangan plang oleh Satgas PKH.
Mereka membentangkan poster, menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta memasang pamabakng sebagai simbol penolakan. Masyarakat adat menilai langkah tersebut berpotensi mengancam tanah leluhur yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. (*)
