Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, KAPUAS HULU – Fraksi DPRD Kapuas Hulu menyampaikan pandangan umum terkait Raperda Pemkab Kapuas Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Kapuas Hulu, Selasa (04/07/2023).
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disampaikan Alexander Trifanto yang mengapresiasi capaian enam kali dalam 6 tahun berturut-turut Pemkab Kapuas Hulu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Selain itu juga disoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2022 sebesar Rp13 miliar.
Sehubungan dengan hal itu, Fraksi PDIP meminta Bupati mencermati kembali pembiayaan program atau kegiatan yang bersumber dari Silpa Tahun 2022 dalam APBD TA 2023.
“Kami minta penjelasan terkait dana Silpa Rp13 Milyar yang tidak terserap di Puskesmas maupun dana BOS, ” katanya.
Senada, Juru Bicara Fraksi Gerindra Erwan Sanusi juga mengapresiasi opini WTP tersebut. Ia mengatakan capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan. “Tentunya tidak terlepas dari dukungan DPRD Kapuas Hulu,” ujarnya.
Dirinya juga mempertanyakan terkait dana Silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp13 Milyar.
“Kita ingin minta penjelasan terkait kendala apa saja yang menyebabkan dana Silpa tahun anggaran 2023,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Stefanus Fraksi PKPI mengatakan, pihaknya juga mempertanyakan kenapa Silpa tahun anggaran 2022 Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp13 Milyar terutama penyerapan dana Silpa di tingkat Puskesmas mau dana BOS Dinas Pendidikan.
“Kita minta ini tolong jelaskan Silpa Rp13 Milyar itu,” ucapnya.
Sebelumnya Bupati Kapuas Hulu Fransiskus menyampaikan pada rapat paripurna sebelumnya bahwa APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan setelah perubahan Rp1,6 Triliun dan terealisasi Rp97,81 persen. Sementara total belanja setelah perubahan Rp 1,6 triliun lebih dan terealisasi 97,07 persen.
“Kemudian total Pembiayaan setelah perubahan Rp 62,3 miliar dan terealisasi 100 persen. Sementara Silpa Rp13 miliar,” pungkasnya. (Dul)
