Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Informasi terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang dipotong pemerintah pusat lantaran efisiensi akan dikembalikan, mulai sedikit terjawab. Seperti diketahui, TKD Kabupaten Sanggau yang dipangkas mencapai Rp.200 miliar lebih.
Bupati Sanggau, Yohanes Ontot dalam sambutannya, sempat menyinggung hal tersebut di acara Belale’ Desa Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Kamis (09/07/2026) di aula Bapenda Sanggau.
Ditemui awak media usai membuka acara tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Sanggau itu menjelaskan, yang dimaksud bukan pengembalian dana TKD secara khusus per kabupaten/kota.
“Tapi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diminimalisir sehingga ditemukan angkanya Rp.70 triliun. Itulah yang nanti berikan sesuai kebutuhan ke daerah-daerah di Indonesia,” terang Ontot.
Bupati mengatakan, Kabupaten Sanggau sudah sangat siap “menangkap” dana tersebut dengan berbagai proposal. Utamanya terakit infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, perumahan, dan infrastruktur kebutuhan air bersih.
“Semua sudah kita buat proposal. Terakit infrastruktur jalan, ada balainya di Kalbar, kita selalu komunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan baru ini bisa dinormalisasikan lagi anggaran-anggaran pemerintah,” ungkapnya.
Ia berharap dana Rp.70 triliun yang dibagi itu nantinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah di Indonesia.
“Jadi kalau istilah pengembalian harus sesuai dengan yang awal (Rp.200 miliar lebih,red), tapi di luar itu harus disesuaikan dengan wilayah. Tidak sporadis, jadi penaganan wilayah di Indonesia ini bisa cepat,” ujarnya.
Ontot mengatakan anggaran Rp.70 triliun tersebut akan direalisasikan di anggaran perubahan atau tahun 2027 mendatang.
Lebih dari itu, selaku kepala daerah Ontot juga mengaku harus sering-sering “ngamen”. Suatu istilah yang menurutnya sudah disederhanakan betul.
“Kalau tidak rajin ke kementerian kita juga sulit. Pertama dapat informasi, kemudian kita mensinergikan kebutuhan-kebutuhan daerah dengan apa perencanaan mereka di kementerian,” terangnya. (Ram)
