Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2026 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan perlu dibaca dengan seksama dan teliti.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., memberikan catatan kritis dan keprihatinan atas postur keuangan negara yang dinilai berjalan di atas fondasi yang sangat rentan, ini tidak hiperbola. Ini kenyataan.
Cornelis memandang bahwa ada dua persoalan yang sangat mempengaruhi ketahanan fiskal kita. Pertama, laju belanja yang sangat ekspansif tanpa ditopang oleh kemandirian pendapatan. Kedua, kebergantungan akut negara pada pajak rakyat di tengah melimpahnya aset-aset strategis nasional.
Mencermati data resmi Kemenkeu, kritik Cornelis sangat beralasan. Memang benar, Pendapatan Negara tumbuh 12,8% mencapai Rp358,0 Triliun. Namun, angka ini seolah tak berdaya mengejar laju Belanja Negara yang melonjak tajam hingga 41,9%, menyedot anggaran sebesar Rp493,8 Triliun.
Ketimpangan ekstrem ini melahirkan lonjakan defisit yang perlu diwaspadai. Sebab, hanya dalam kurun waktu dua bulan, defisit APBN telah menembus Rp135,7 Triliun (0,53% terhadap PDB). Angka ini meroket drastis hingga 342,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Yang luput dari perhatian publik dan perlu disorot tajam adalah bagaimana defisit ini ditutup. Negara secara agresif telah menarik utang baru (Pembiayaan Utang) sebesar Rp185,3 Triliun hanya dalam bulan Januari dan Februari 2026. Cukup memprihatinkan.
Keprihatinan Cornelis selanjutnya ialah dari mana asal uang negara saat ini. APBN kita nyatanya masih berasal dari keringat rakyat. Pajak.
Penerimaan Pajak tercatat tumbuh impresif 30,4% mencapai Rp245,1 Triliun. Sayangnya ini adalah bukti yang cukup ironik. Sebab, rakyat dipaksa patuh menyetor pajak (termasuk PPN dari konsumsi harian mereka) di tengah kondisi tekanan inflasi yang menyentuh 4,76%, semakin menunjukkan bahwa negara justru kurang piawai dalam mengelola hartanya sendiri.
Terbukti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sejatinya adalah urat nadi pendapatan negara lewat aset kekayaan negara yang dimiliki justru terkontraksi turun 11,4% menjadi hanya Rp68,0 Triliun.
Misalnya, penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) Migas anjlok 36,3%, dan yang paling miris, Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) atau dividen laba BUMN terjun bebas hingga 99,5%.
Cornelis memandang ini adalah sebuah paradoks. Negara begitu cepat menarik uang dari keringat rakyat melalui pajak, namun sangat lambat dan gagap dalam mengoptimalkan aset pelat merah untuk menghasilkan keuntungan bagi kas negara.
Kondisi ini menjadi penyebab Cornelis bertanya dengan sangat kritis mengenai kapasitas para pembantu Presiden dalam mengeksekusi visi kemandirian ekonomi Asta Cita. Secara khusus, publik sangat menanti kiprah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diharapkan menjadi angin segar bagi PNBP itu.
Sebagai super-holding yang mengonsolidasikan aset raksasa negara, Danantara diamanatkan menjadi penjaga gawang aset dan juga mesin penggerak investasi masif (re-invest). Idealnya, triliunan rupiah aset tersebut diputar secara profesional untuk memberikan suntikan PNBP bernilai jumbo ke kas negara.
Namun hingga hari ini, manuver strategis Danantara belum terlihat berdampak pada struktur penerimaan negara. Akibatnya, pemerintah mengambil jalan paling mudah yaitu kembali membebankan target pendapatan ke pundak para wajib pajak.
Pemerintah tidak boleh terus-menerus memanjakan diri dengan bertahan pada pajak sebagai instrumen tunggal penopang negara. Jika hal ini dibiarkan, ketahanan fiskal kita hanya tinggal menunggu waktu untuk roboh saat daya beli masyarakat melemah.
Sudah saatnya pemerintah berhenti menekan dompet rakyat, dan mulai secara serius bekerja keras untuk mengelola asetnya sendiri. Rakyat butuh bukti kepiawaian negara mengelola aset negara, bukan hanya piawai menagih pajak dan beban utang baru.
Jangan sampai APBN yang seharusnya menjadi “shock absorber” (penahan guncangan) bagi rakyat, justru berbalik menjadi “shock creator” karena beban pajak dan inflasi yang datang bersamaan. ***
