Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PUTUSSIBAU – Kratom telah menjadi komoditas alternatif yang menjanjikan. Tercatat pada tahun 2018 berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Forclime FC terdapat 45.833 Ha ladang kratom yang tersebar pada 150 desa di 13 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh 46.751 KK dengan jumlah batang tanaman mencapai 112.107.126 Ha.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merespons perkembangan ini dengan serius melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, kratom secara resmi masuk dalam daftar tumbuhan obat dan tanaman hias yang dikembangkan di daerah ini.
Bahkan saat ini, tengah dirancang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Tata Niaga dan Tata Kelola Kratom, sebagai wujud komitmen untuk mendukung pengembangan kratom secara legal, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Lebih lanjut, kabar baik juga datang dari pusat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 dan Nomor 21 Tahun 2024, telah membuka ruang bagi aktivitas ekspor kratom, tentunya dengan persyaratan dan kriteria tertentu. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan kredibilitas produk kratom di pasar internasional.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si. mengungkapkan bahwa pasar internasional yang semakin kompetitif, khususnya di Amerika dan Eropa, Krisantus mengingatkan para petani kratom untuk tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi lebih pada kualitas.
“Sekarang bukan zamannya lagi kita hanya mengejar jumlah. Dunia menuntut kualitas. Pasar Eropa, Amerika, dan Asia menginginkan kratom yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, saya minta para petani benar-benar menjaga kualitas kratom yang diproduksi. Kita pesan betul kepada petani agar menjaga kualitas. Edukasi terkait cara menanam, jarak tanam hingga proses panen harus dilakukan dengan benar. Jangan sampai dicampur dengan daun lain seperti daun singkong, karena itu bisa merusak reputasi produk kita di pasar global,” pinta Krisantus saat membuka secara resmi kegiatan Panggung Inspirasi Petani yang diinisiasi oleh Perkumpulan Petani Kratom Nusantara (PPKN) yang diselenggarakan di GOR Indoor Voli Putussibau, Jumat (5/9/2025).
“Ini salah satu inovasi dan kreativitas luar biasa dari masyarakat, yang digagas oleh Abang Muhammad Nasir dan kawan-kawan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung sekuat tenaga agar kreativitas dalam industri Kratom di Kalimantan Barat terus berkembang dan bermanfaat untuk menunjang ekonomi masyarakat,” ujar Krisantus.
Tak hanya itu, Krisantus juga mengatakan bahwa pentingnya peningkatan kualitas hasil pertanian, khususnya komoditas kratom yang saat ini menjadi primadona di Kalimantan Barat.
“Kalimantan Barat ini adalah provinsi yang begitu kaya. Bukan hanya kaya akan tambang dan sumber daya alam lainnya, tetapi juga kaya dengan potensi pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah kratom,” ungkap Krisantus di hadapan para petani dan pelaku usaha unggulan bumi uncak kapuas ini.
Dikatakannya, industri kratom di Kalimantan Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan, di Pontianak sudah banyak mesin produksi kratom skala rumahan yang aktif mengekspor ke luar negeri. Namun, Krisantus menyebut bahwa pengolahan kratom terbesar di Kalbar justru berada di Kapuas Hulu.
“Saya melihat langsung bagaimana mesin-mesin pengolahan kratom di Kapuas Hulu berjalan dalam skala besar. Ini potensi luar biasa yang harus kita dorong bersama,” terangnya.
Selanjutnya Krisantus juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pelabuhan Internasional Kijing sebagai jalur ekspor strategis bagi produk pertanian dan pertambangan dari Kalbar. Ia mendorong para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan ekspor melalui pelabuhan tersebut.
“Pelabuhan Kijing kini sudah bisa difungsikan. Ini menjadi kontribusi besar bagi Kalimantan Barat. Sudah ada beberapa komoditas, baik dari sektor perkebunan maupun tambang, yang mulai ekspor melalui Kijing,” ujarnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI ini juga mengungkapkan bahwa selama ini banyak hasil bumi Kalbar seperti sawit dan tambang diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi, seperti Dumai, Tanjung Priok, dan Jawa Timur, sehingga pencatatan ekonomi justru menguntungkan daerah lain.
“Kita ini sudah puluhan tahun rugi. Sawit kita, tambang kita, malah dicatat sebagai hasil bumi Jakarta atau Riau. Maka saat saya dilantik sebagai Wakil Gubernur, saya terus mendorong Pelindo agar Pelabuhan Kijing segera difungsikan secara maksimal,” kata Krisantus.
Usai melaksanakan pembukaan, Abang Muhammad Nasir yang juga selaku Ketua Perkumpulan Petani Kratom Nusantara (PPKN) mengajak Wagub Kalbar untuk melihat secara langsung mesin pengolahan Kratom yang bisa dikatakan mesin pengolahan kratom terbesar di Kalimantan Barat.
Sebagai informasi, kratom atau puri (Mitragyna speciosa) merupakan tanaman endemik yang tumbuh secara alami di Provinsi Kalimantan Barat, terutama di wilayah Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya. Tanaman ini secara ekologis sangat penting sebagai penahan abrasi dan erosi.
Namun lebih dari itu, kratom telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai tanaman herbal untuk berbagai pengobatan tradisional.
Pada pertengahan tahun 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI telah melaksanakan kajian aspek medis terhadap penggunaan kratom, dengan fokus penelitian di 4 kecamatan di Kapuas Hulu: Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Kalis, dan Embaloh Hilir. Hasilnya menunjukkan bahwa Tidak terdapat perubahan pola penyakit pada masyarakat usai mengkonsumsi kratom, Tidak ditemukan keluhan kesehatan terkait penggunaan kratom, maupun dampak kesehatan pada pekerja yang sering bersinggungan dengan kratom serta Tidak ditemukan efek samping setelah penggunaan rutin, dan tidak menimbulkan gejala ketergantungan. Hasil kajian ini penting untuk meluruskan berbagai informasi yang simpang siur dan memperkuat posisi kratom sebagai produk yang memiliki nilai guna dan aman jika dikonsumsi secara bertanggung jawab.(*/irf/nzr)
