Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, sejak dirinya dilantik sebagai Wali Kota, sudah ada 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani surat keputusan pemberhentian oleh dirinya. Mulai dari kasus disiplin hingga akibat dari keputusan hukum yang diterima ASN bersangkutan. “Ada dua hal yang paling berat untuk saya tandatangani surat keputusannya, yakni keputusan pemberhentian pegawai dan permohonan cerai,” ujarnya saat memberikan arahan kepada 250 ASN yang diambil sumpah dan janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (7/7).
Sebelum menandatangani surat keputusan tersebut, dirinya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak serta Kepala Bidang Disiplin Kepegawaian untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar sudah tidak bisa dibina lagi dan tidak bisa berubah. “Namun ada pula aturan-aturan apabila ada keputusan tetap dari pengadilan akibat tindak pidana yang dilakukan ASN bersangkutan, itu juga langsung diberhentikan,” ungkapnya.
Edi juga berpesan kepada ASN penerimaan tahun 2018 tersebut, untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kedisiplinan, jujur dan berintegritas. Hal itu sebagaimana tertuang dalam sumpah yang diucapkan para ASN. “Kalau saudara mengabdi dengan benar sesuai aturan, saya yakin apa yang saudara jalankan akan berjalan dengan baik dan ini yang diharapkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Masyarakat, kata Edi, menginginkan pelayanan yang terbaik dari aparatur. Oleh sebab itu, ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. “Kinerja para ASN akan terus dievaluasi, laksanakanlah dengan penuh semangat. Jangan terpengaruh dengan lingkungan yang membawa semangat dalam bekerja itu berkurang,” pungkasnya. ( jim/prokopim )
