Minggu , 3 Maret 2024
Home / NEWS / Pontianak Berselimut Masalah Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Kelistrikan

Pontianak Berselimut Masalah Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Kelistrikan

Mad Nawir
Mad Nawir

 
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Tatkala menemui konstituennya di masa tidak bersidang (reses), Anggota DPRD Provinsi Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pontianak, Mad Nawir menerima berbagai keluhan tentang masalah klasik.

“Paling dominan itu masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kelistrikan,” kata Mad Nawir, ditemui di tempat kerjanya, Kamis (27/02/2020).

Keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat di Ibukota Provinsi Kalbar ini, ungkap Mad Nawir, rata-rata sama dengan yang mereka sampaikan pada reses-reses sebelumnya.

“Terkait masalah infrastruktur, masyarakat Kota Pontianak banyak mengeluhkan jalan lingkungan dan drainase. Banyak tempat yang sangat menyedihkan,” ujar Mad Nawir

Walaupun wilayahnya masih masuk Kota Pontianak, lanjut dia, tetapi infrastrukturnya seperti di perdesaan. “Misalnya di Kecamatan Pontianak Selatan dan Barat, paling dominan itu di Pontianak Utara,” ungkap Mad Nawir.

Jalan lingkungan di Kecamatan Pontianak Utara, kata Mad Nawir, masih dasar, berupa tanah gambut atau tanah merah. “Padahal penduduknya padat,” sesalnya.

Masyarakat juga mengeluhkan persoalan banjir akibat tidak tersedianya drainase. “Contohnya di Jalan Amalia. Di sana itu ada rencana pembangunan jalan, sudah tahap penimbunan dengan tanah merah, tetapi tidak disertai drainase,” beber Mad Nawir.

Ketika hujan mengguyur kawasan tersebut, airnya menggenangi rumah-rumah warga. “Ini bisa dikatakan sebagai kelalaian dalam perencanaan. Seharusnya ketika akan menbangun jalan, di kanan kirinya mesti dibangun juga drainase untuk menghindari banjir,” papar Mad Nawir.

Sementara terkait pendidikan, lanjut Mad Nawir, masyarakat Kota Pontianak masih mengeluhkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. “Khusus masyatakat di Pontianak Utara itu sudah sangat khawatir (menjelang Tahun Ajaran Baru-red),” katanya.

Para orangtua di Pontianak Utara itu sangat khawatir anak-anaknya tidak bisa diterima di SMA Negeri 5, satu-satunya sekolah untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP.

“Di Pontianak Selatan dan Tenggara itu sangat sedikit, sementara di Pontianak Selatan dan Kota itu SMA-nya banyak,” terang Mad Nawir.

Lulusan SMP banyak yang tidak terserap di SMA, karena ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan diperparah dengan sistem zonasi yang mengutamakan jarak ketimbang nilai siswa. “Ini menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” ucap Mad Nawir.

Ia meminta sistem zonasi yang berlaku di Kota Pontianak ditinjau kembali. “Kalau perlu dirombak total, supaya sistem ini tidak menghambat kemajuan dunia pendidikan,” jelas Mad Nawir.

Sedangkan untul bidang kesehatan, kata Mad Nawir, rata-rata masyarakat mengeluhkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Selain mengeluhkan nilai iurannya, karena harus satu keluarga, masyarakat juga mengeluhkan pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes) terhadap pasien BPJS Kesehatan,” tutur Mad Nawir.

Faskes pun kerap mengeluhkan tentang keterlambatan pembayaran klaim untuk pasien BPJS Kesehatan. “Ini harus kita pikirkan bersama, bagaimana program ini tidak menyengsarakan masyarakat,” ujar Mad Nawir.

Ia meminta Pemerintah Pusat (Pempus) dan BPJS Kesehatan meninjau kembali program ini, baik ihwal kenaikan iuran, pelayanan Faskes, maupun pembayaran klaim.

Masyarakat Kota Pontianak, kata Mad Nawir, juga mengeluhkan masalahan kelistrikan. “Contohnya, di suatu kawasan itu terdapat jaringan listrik, tetapi tidak ada tiang listriknya. Masyarakat pun terpaksa memakai tiang kayu, sambung mengambung dari rumah ke rumah,” ungkapnya.

Saat menemui konstituennya di Kecamatan Pontianak Selatan, Mad Nawir menerima informasi mengenai tiang listrik yang miring. “Sudah beberapa kali dilaporkan, tetapi juga kunjung ditanggap, ini kan berbahaya mengingat Kota Pontianak ini juga rawan angin kencang,” katanya.

Mad Nawir berharap PLN betul-betul turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan masyarakat tersebut. “Jangan hanya menerima pembayaran dari masyarakat, tetapi pelayanannya seperti tidak profesional sama sekali. PLN ini harus benar-benar dibenahi,” tegasnya.(dik)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Pj Bupati Sanggau: Imlek dan Cap Go Me adalah Perayaan Arti Penting Persaudaraan

  KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Perayaan Imlek dan Cap Go Me 2024 digelar halaman Mall Pelayanan Publik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *