Kunjungi Pabrik BYD Subang, Cornelis Dorong Hilirisasi Nikel Indonesia Diperkuat

 

KALIMANTAN TODAY, SUBANG – Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Pabrik Mobil Listrik PT BYD Auto Indonesia di Subang, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).

Cornelis menjadi bagian dari Tim Komisi XII DPR RI yang melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas produksi sekaligus berdialog dengan pemerintah dan sejumlah pelaku industri baterai serta kendaraan listrik.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI terhadap perkembangan investasi dan hilirisasi industri kendaraan listrik nasional, terutama memasuki fase pemenuhan komitmen produksi dalam negeri setelah berakhirnya skema insentif impor kendaraan listrik utuh atau Completely Built Up (CBU) pada akhir 2025.

Pabrik BYD di kawasan Subang Smartpolitan memiliki nilai investasi sekitar Rp11,2 triliun dengan kapasitas produksi terpasang hingga 150.000 unit kendaraan listrik per tahun. Fasilitas tersebut juga diarahkan menjadi basis produksi sekaligus ekspor kendaraan listrik untuk kawasan ASEAN.

Cornelis menegaskan besarnya investasi yang masuk ke Indonesia harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat dan perekonomian nasional, mulai dari peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi hingga tumbuhnya industri pendukung nasional.

“Kita menyambut investasi yang masuk, tetapi investasi ini harus memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi tempat produksi atau bahkan sekadar pasar, sementara teknologi dan nilai ekonominya lebih banyak dinikmati pihak lain,” ujar Cornelis.

Menurut Cornelis, pengembangan kendaraan listrik tidak dapat dilihat hanya dari sisi produksi mobil, tetapi harus ditempatkan dalam satu rantai industri yang utuh. Indonesia memiliki sumber daya mineral, terutama nikel, yang menjadi salah satu bahan penting industri baterai. Karena itu, hilirisasi harus mampu menghubungkan kekuatan sumber daya alam Indonesia dengan produksi material baterai, sel baterai hingga industri kendaraan listrik.

Dalam pengembangan ekosistem tersebut, Indonesia Battery Corporation (IBC), PT HLI Green Power dan PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) menjadi bagian dari simpul industri baterai nasional yang berkembang beriringan dengan investasi industri kendaraan listrik seperti BYD.

“Kita punya sumber daya alamnya. Karena itu, yang harus kita pastikan adalah bagaimana sumber daya tersebut menghasilkan industri, teknologi, lapangan kerja dan penerimaan bagi negara. Hilirisasi harus benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional,” tegas Cornelis.

Cornelis juga memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan hidup. Menurutnya, percepatan penggunaan kendaraan listrik harus diikuti dengan kesiapan pengelolaan limbah B3 serta sistem daur ulang baterai agar transformasi menuju kendaraan rendah emisi tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru di kemudian hari.

Pengelolaan baterai menjadi penting karena di dalamnya terdapat berbagai material seperti nikel, kobalt dan litium. Seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan dan daur ulang baterai juga akan semakin besar.

“Kendaraan listrik kita dorong karena menjadi bagian dari transformasi energi. Tetapi sejak sekarang kita juga harus memikirkan baterainya setelah tidak digunakan. Jangan menyelesaikan satu persoalan lingkungan tetapi kemudian menciptakan persoalan lingkungan yang baru,” kata Cornelis.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI melakukan peninjauan lapangan di Pabrik BYD Auto Indonesia dan menggelar pertemuan bersama Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Direksi PT BYD Auto Indonesia, Indonesia Battery Corporation (IBC), CATIB, PT HLI Green Power serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Cornelis berharap kunjungan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai realisasi investasi, kapasitas produksi, pemenuhan TKDN, penyerapan tenaga kerja, kepatuhan lingkungan serta keterhubungan antara industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

Hasil kunjungan tersebut juga selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penguatan fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI dalam memastikan kebijakan hilirisasi dan pengembangan kendaraan listrik berjalan secara berkelanjutan, berdaya saing serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. *