Krisis Gaji P3K, Cornelis: Pemerintah Gagal Penuhi Kewajiban Yang Telah Disepakati

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis mengritik masalah pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) karena membebani pembiayaan keuangan daerah hingga memicu ancaman pemutusan kontrak atau pemotongan tunjangan.

Cornelis mengatakan pemerintah gagal dalam memenuhi kewajiban yang pernah disepakati untuk menambah Dana Alokasi Umum (DAU) dan mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah dukungan anggaran APBN melalui dukungan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kita waktu menyusun di Komisi II, waktu itu saya di Komisi II DPR RI, kita sudah sepakat, sepakatnya apa, itu DAU ditambah, ternyata mereka (pemerintah) wanprestasi”, ungkap Cornelis.

Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan P3K belum benar benar usai dan belum menemukan penyelesaian menyeluruh.

Dalam pandangannya, Cornelis menilai penyelesaian kelompok prioritas P3K yang telah disepakati semestinya diselesaikan dahulu sebelum membuka kebijakan baru agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Kita minta waktu itu, tenaga guru, kesehatan, penyuluh pertanian, tolong itu dulu diselesaikan. Ini belum selesai, dimunculkan lagi yang baru”, tegasnya.

Cornelis juga mempertanyakan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam mengambil keputusan terkait rekrutmen P3K yang tidak disertai anggaran pembiayaan.

“Statement Menteri Dalam Negeri yang muncul sekarang itu saya bingung. Karena kalau memberikan tugas, wewenang, tanggung jawab personil itu dilengkapi dengan pembiayaan. Itu prinsip otonomi daerah yang benar. Kalau sekarang menyalahkan daerah. Untung saya tidak di Komisi II lagi,” ungkapnya.

Krisis gaji P3K terjadi akibat ketidakmampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah untuk membayar gaji pegawai, hai ini dipicu oleh aturan batas maksimal belanja pegawai serta pemangkasan dana transfer ke daerah.

Masalah gaji P3K kembali menjadi sorotan dan keluhan kepala daerah setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat pada 15–17 Juli 2026 untuk menyerap aspirasi daerah terkait kebijakan fiskal, pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN. (lukas)