Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY,SANGGAU. Seminar Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sanggau 2026-2030 yang dilaksanakan pada Selasa (02/06/2026) mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau pada 2025 sekitar 22,930 orang, atau 4,61 persen.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena yang hadir di acara itu mengungkapkan Pemkab Sanggau bertekad menurunkan angka kemiskinan jadi 3,30 persen hingga tahun 2030.
Menurutnya, kemiskinan bukan semata-mata soal pendapatan, tapi mencakup pendidikan, kesehatan, akses jalan, air bersih, sanitasi, pekerjaan, perlindungan sosial dan kesempatan ekonomi.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dikerjakan oleh satu OPD saja, tapi oleh semua OPD terkait, dan tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa,” kata Wabup Susana.
Semakin rendah angka kemiskinan, kata Susana, semakin berat tantangan yang dihadapi. Sering kali yang tersisa adalah kemiskinan yang bersifat kronis.
“Kondisi ini menunjukan bahwa masyarakat miskin yang masih ada sering menghadapi persoalan berlapis. Ada yang tinggal dengan akses terbatas, pendidikan rendah, belum memiliki keterampilan kerja, sulit menjangkau layanan kesehatan, dan lain sebagainya,” terang dia.
Lebih lanjut Susana menegaskan, persoalan penanggulangan kemiskinan tak cukup diselesaikan dengan bertumpu pada bantuan sosial Pemerintah, namun harus membuka akses yang menyebabkannya menjadi miskin.
“Bantuan sosial tetap penting untuk kelompok sangat rentan. tetapi bagi masyarakat miskin yang masih produktif. Kita harus membuka jalan agar mereka bisa mandiri, meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara bermartabat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sanggau, Hakim Azizi mengatakan indikator adalah pengeluara perbulannya Rp460,246 per orang perbulan. Hal tersebut didasari survei ekonomi sosial nasional.
“Jadi pendekatannya pengeluaran. Itu terkait dengan inflasi juga. Kalau batasnya di Sanggau itu Rp460,246 Perorang Perbulan,” kata dia. (Ram)
