Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, menghadiri kegiatan konsultasi publik rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (18/2/2026).
Kami minta masyarakat setempat diutamakan. Penduduk kita jangan hanya menjadi penonton, tetapi bisa menjadi pekerja terampil, bahkan manajer di perusahaan tersebut
Konsultasi publik tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Mempawah, Bupati Landak, kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, serta OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Landak. Hadir pula pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta diikuti secara virtual oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pimpinan perusahaan di Jakarta.
Forum ini dinilai penting untuk memastikan bahwa Proyek Strategis Nasional selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
CEK JUGA: Konsultasi Publik PSN Aluminium, Bupati Landak Tagih Transparansi dan Jaminan Ekologis
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan optimisme bahwa PSN yang masuk di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, akan membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi daerah.
“Proyek ini akan membantu meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat, terutama di Mempawah dan Landak,” ujar Norsan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina–aluminium terpadu di kedua kabupaten tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong hilirisasi serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Kalimantan Barat.
Proyek ini melibatkan sejumlah perusahaan strategis, antara lain PT Borneo Alumina Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), serta PT Aneka Tambang Tbk.
Menurut Norsan, PSN ini bukan sekadar proyek investasi biasa, melainkan instrumen untuk memperkuat struktur industri pengolahan, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB, serta menjadi pengungkit pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 pada kisaran 5,19 hingga 6,17 persen, hingga target pembangunan tahun 2030.
Namun demikian, Gubernur menekankan pentingnya perhatian terhadap dampak lingkungan.
“Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti tata ruang, dampak kawasan hutan, pengelolaan limbah, serta reklamasi dan reboisasi pascatambang. Kami mohon perusahaan benar-benar memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Selain aspek lingkungan, Norsan juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data ketenagakerjaan, dari sekitar 2,97 juta penduduk Kalbar yang bekerja, sektor pertanian masih mendominasi sebesar 41,44 persen. Sementara pekerja paruh waktu tercatat 27,67 persen dan setengah pengangguran sebesar 10,43 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan manfaatnya melalui peningkatan kualitas dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Kami minta masyarakat setempat diutamakan. Penduduk kita jangan hanya menjadi penonton, tetapi bisa menjadi pekerja terampil, bahkan manajer di perusahaan tersebut,” harap Norsan.
Ia juga menambahkan bahwa proyek smelter aluminium ini tidak hanya dibangun di Mempawah dan Landak, tetapi juga telah berjalan di Pulau Penebah, Kabupaten Kayong Utara, dengan sumber bauksit berasal dari Kabupaten Ketapang dan Kayong sekitarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, siap mendukung penuh dan berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat serta pemerintah kabupaten/kota agar proyek berjalan lancar dan benar-benar menguntungkan masyarakat.
Sebagai informasi tambahan, usulan perubahan Permenko PSN berdasarkan Permenko Nomor 12 Tahun 2024 mencakup perubahan proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina–aluminium terpadu yang terintegrasi dengan penambangan, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sisa hasil pemurnian (SGAR 1 dan SGAR 2) oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah.
Selain itu, pembangunan Smelter Aluminium oleh PT Indonesia Asahan Aluminium bersama mitranya di Kabupaten Mempawah juga diusulkan menjadi prioritas, termasuk pembangunan pembangkit listrik sebagai fasilitas pendukung operasional smelter yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), dan/atau badan usaha lainnya.
Rantai pasok pemenuhan kebutuhan bauksit juga mencakup kegiatan penambangan, pembangunan jalur pengangkutan, serta sarana pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh PT ANTAM Tbk dan mitra badan usaha terkait di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. (irf/ica)
