Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Klaim capaian lifting minyak nasional tahun 2025 yang disebut melampaui target APBN mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama SKK Migas, pada Rabu (11/2).
Cornelis mempertanyakan keselarasan antara data produksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan catatan fiskal Kementerian Keuangan.
Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja Kementerian ESDM per 8 Januari 2026, lifting minyak bumi nasional tercatat sebesar 605,3 ribu barel per hari (MBOPD), atau 100,05 persen dari target APBN 2025. Angka ini diklaim sebagai kenaikan pertama dalam sembilan tahun terakhir.
Namun, bagi Cornelis, yang menjadi pertanyaan kritis adalah bukan hanya soal angka produksi, namun apakah capaian tersebut benar-benar tercermin dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mengulangi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa catatan fiskal seharusnya menjadi bukti konkret apakah peningkatan produksi tersebut berdampak langsung pada kas negara.
“Kalau produksi benar-benar naik dan melampaui target, mestinya PNBP juga ikut naik signifikan. Itu logika fiskalnya,” ujarnya.
Ia menilai, justru terjadi ketidaksinkronan antara klaim produksi tinggi yang dipaparkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan data penerimaan negara yang tercermin dalam laporan Kementerian Keuangan.
“Menteri ESDM hanya memainkan kata-kata atau istilah,” tegas Cornelis.
Bahkan ia menyindir, “Seolah-olah menteri ESDM ada bohong-bohong dikit dan tipu-tipu.”
Cornelis menegaskan bahwa yang ia persoalkan adalah konsistensi data. Jika produksi meningkat, seharusnya penerimaan negara pun naik. Namun apabila angka PNBP tidak menunjukkan kenaikan yang sepadan, maka patut dipertanyakan apakah angka produksi tersebut benar-benar berdampak fiskal atau sekadar “akrobat angka”.
“Siapa yang bisa kami dengarkan ini, Kementerian Keuangan atau Kementerian ESDM? jangan bingungkan rakyat dan presiden” tanyanya.
Ia menekankan, setiap barel minyak yang dipompa dari perut bumi harus dapat ditelusuri jejak rupiahnya dalam neraca negara. Tanpa sinkronisasi data yang transparan, klaim keberhasilan produksi berisiko menjadi narasi administratif yang tidak mencerminkan realitas penerimaan negara. (Sopian Lubis)
