Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SENTUL — Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya swasembada pangan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Presiden menilai ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa yang harus ditopang oleh kekuatan produksi di daerah.
“Kita tidak boleh menggantungkan hidup rakyat pada pihak lain. Swasembada pangan adalah keharusan agar negara ini kuat,” ujar Presiden di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Prabowo juga menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat menentukan karena produksi pangan berada di wilayah.
Presiden mengingatkan bahwa kebijakan nasional akan sulit berjalan tanpa dukungan daerah yang mampu menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.
Kabupaten Landak menjadi salah satu daerah yang memiliki kontribusi penting di sektor pertanian Kalimantan Barat. Data yang dirilis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar menunjukkan Luas Tambah Tanam (LTT) padi di Kabupaten Landak mencapai sekitar 10.972 hektar, tertinggi di antara kabupaten/kota lain di provinsi tersebut pada 2025.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan daerah.
“Sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Landak. Capaian ini menunjukkan bahwa petani kita masih kuat,” ujarnya.
Karolin mengatakan pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor pangan melalui berbagai program pertanian yang sudah berjalan, termasuk diversifikasi komoditas. Selain padi, Landak juga mengembangkan budidaya kedelai dan ubi kayu sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan.
“Kami tidak hanya fokus pada satu komoditas. Ketahanan pangan harus dilihat secara menyeluruh,” kata Karolin. Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan ekonomi petani.
Menurut Karolin, swasembada pangan tidak bisa dipahami semata-mata sebagai peningkatan produksi.
“Yang lebih penting adalah bagaimana petani tetap sejahtera dan pangan tersedia bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menyesuaikan kebijakan pertanian dengan arahan nasional.
“Arahan Presiden menjadi penguat bagi daerah untuk terus fokus pada sektor pangan. Ketahanan pangan bukan slogan. Ia harus terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Karolin. (*)
