Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Ketua Bidang 1 Pemberdayaan Karakter Keluarga TP PKK Kalbar, Ny. Donata Dirasig Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya peran kader PKK sebagai agen edukasi hukum dan literasi digital dalam mewujudkan keluarga sadar hukum (Kadarkum) di era transformasi digital. Pesan ini disampaikannya saat membuka Workshop Penguatan Peran Kader PKK sebagai Agen Edukasi Hukum dan Literasi Digital Menuju Keluarga Sadar Hukum di Era Transformasi Digital, yang berlangsung di Aula Sekretariat PKK Kalbar, Jumat (28/11/2025).
Dalam sambutannya, Donata menekankan bahwa keluarga adalah ruang pertama bagi anak dalam mempelajari nilai moral, karakter, dan perilaku. Di lingkungan ini pula fondasi kesadaran hukum, etika digital, dan kecakapan menggunakan teknologi terbentuk.
“Oleh karena itu, PKK memiliki peran besar dalam memastikan keluarga Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” ujarnya.
Donata menjelaskan bahwa workshop ini menjadi respons atas meningkatnya tantangan era digital, yang tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga membawa berbagai risiko bagi anak, perempuan, dan masyarakat.
Tantangan tersebut mencakup maraknya kekerasan berbasis gender online (KBGO), eksploitasi anak dan prostitusi online, perjudian serta pinjaman online (pinjol) ilegal, penipuan digital, penyebaran hoaks, hingga minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum.
“Jika keluarga tidak dibekali literasi dan kesadaran hukum yang memadai, risiko-risiko ini akan terus mengancam,” tegasnya.
Ia menambahkan, kader PKK, khususnya Pokja I, memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pembinaan karakter keluarga. Melalui workshop ini, kapasitas kader diperkuat agar mampu memahami isu-isu hukum terkini, sekaligus mengidentifikasi potensi kerentanan sosial di masyarakat.
Donata juga meminta para kader untuk mensosialisasikan penggunaan media digital secara produktif sebagai sarana edukasi hukum, membantu keluarga menghadapi risiko digital dengan pendekatan persuasif dan harmonis, serta menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, dan seluruh kader di lapangan.
“Mari kita kembangkan gerakan Keluarga Sadar Hukum berbasis komunitas dan digital, sehingga PKK benar-benar hadir sebagai pelopor pertahanan keluarga dari tingkat desa, kelurahan, hingga provinsi,” tutupnya. (*/Rfa/irm)
