Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, sekaligus penetapan Keputusan DPRD serta penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/11/2025) di Aula Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar.
APBD 2026 merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD yang melalui rangkaian mekanisme penyusunan, termasuk KUA-PPAS sesuai amanat Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas saran, tanggapan, dan koreksi yang memperkuat penyempurnaan materi APBD sehingga lebih fokus, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pokok-Pokok APBD Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 5.972.633.510.795,-, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 6.222.633.510.795, Penerimaan Pembiayaan senilai Rp 300 Miliar, bersumber dari estimasi SILPA TA 2025
Gubernur juga menyampaikan adanya penurunan proyeksi alokasi transfer dari DJPK Kemenkeu RI sekitar Rp 522 Miliar dari rencana awal dalam KUA-PPAS. Meski begitu, Pemerintah Provinsi memastikan APBD 2026 tetap mampu mendorong keberlanjutan pembangunan daerah secara optimal.
“Persetujuan APBD ini merupakan wujud kepedulian dan kerja keras bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya satu, yaitu mencapai visi dan misi pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Gubernur Ria Norsan menegaskan agar TAPD Provinsi Kalbar serta seluruh Kepala SKPD segera menindaklanjuti pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Beliau juga meminta aparat pengawas pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan agar seluruh target dan sasaran APBD 2026 tercapai secara efektif dan efisien.
“Hubungan kerja sama dan kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif harus terus diperkuat guna mempercepat tercapainya tujuan bersama, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
(*/Rfa/irm)
