Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi guna memastikan kesiapan ketersediaan bahan pangan dan BAPOKTING, termasuk solar serta LPG subsidi 3 kg, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (Nataru). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., di Ruang Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (27/1/2025).
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas pasokan menjelang Nataru.
“Koordinasi dan sinkronisasi ini harus dilakukan dengan semangat kebersamaan yang harmonis antar seluruh pemangku kepentingan,” ujar Harisson.
Ia menjelaskan bahwa peringatan Nataru merupakan momentum keagamaan yang harus dijaga pelaksanaannya, tidak hanya dari sisi harmoni sosial, tetapi juga dari aspek pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi, sebagian besar pasokan pangan dan BAPOKTING Kalbar masih bergantung dari luar daerah.
“Kondisi ini perlu dicermati berkenaan waktu, jenis, dan jumlah pasokan. Saya berharap ketersediaannya dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan harga wajar. Sedikit kenaikan harga tentu dapat dimaklumi,” jelasnya.
Harisson juga berharap rapat yang digelar lebih awal memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun langkah pemantauan, penyediaan, penyaluran, serta pengawasan harga dan mutu bahan pangan secara lebih optimal.
Ia mengingatkan agar pengawasan mutu ditingkatkan, mengingat jalur masuk barang dari luar daerah maupun luar negeri sangat banyak dan tidak mungkin diawasi penuh selama 24 jam.
“Kita perlu mewaspadai peredaran barang, karena pasokan sering datang di tengah malam. Penguatan pengawasan mutlak diperlukan,” tegasnya.
Selain itu, Sekda meminta agar perangkat daerah teknis meningkatkan intensitas pengawasan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serta memastikan dukungan pembiayaan yang memadai untuk identifikasi masalah, koordinasi, dan pelaporan rutin sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar, Harry Ronaldi Mahaputrawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor ini didasari SK Gubernur Kalbar No. 683/RO-EKON/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 511.2/3149/SJ.
“SATGAS ketahanan pangan memiliki tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga 11 komoditas pangan di daerah,” jelasnya.
Dengan rakor yang dilakukan lebih awal, diharapkan penyediaan, penyaluran, dan pengawasan mutu BAPOKTING dapat berjalan lebih baik dan mendukung pengendalian inflasi selama HBKN Nataru 2025/2026. (*/irf/ica)
