Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Pemerintah provinsi Kalbar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalbar pada TPAKD Award 2025 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.,, yang diserahkan oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Acara ini turut dihadiri dan diisi arahan oleh Menteri Koordinator (Menko), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Prestasi ini didasarkan atas penilaian oleh Tim Penilai Utama dari 6 Lembaga, yakni OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Akademisi dan Lembaga Internasional, terhadap capaian luar biasa TPAKD Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2024 hingga periode penilaian tahun 2025.
Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi dan inovasi Pemerintah provinsi Kalbar melalui TPAKD dalam memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengungkapkan, bahwa keberhasilan TPAKD ini menegaskan posisi kalbar sebagai daerah yang visioner, adaptif, dan konsisten mendukung program nasional dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
“Tentu ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat dan memperluas program literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda. Dengan bekal pengetahuan keuangan sejak dini, saya yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang mandiri, cerdas, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” kata Ria Norsan.
Dirinya juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari sinergi kuat antara OJK Kalbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, dan Lembaga Jasa Keuangan di pemprov Kalbar yang bersama-sama memperluas akses keuangan.
“Kami juga berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada pelajar, tapi juga memperluas inklusi keuangan kepada UMKM, petani muda, dan sektor lainnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalbar. Semoga penghargaan ini menjadi langkah awal menuju Kalbar yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengumumkan capaian luar biasa dalam upaya perluasan akses dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Dalam penyampaian laporan hari ini, TPAKD menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses keuangan daerah.
“Sinergi ini sangat penting. OJK memberikan arahan regulasi dan pendampingan, perbankan menyediakan layanan dan produk keuangan, dan pemerintah menggerakkan kebijakan dan pendanaan. Semua bekerja bersama demi masa depan pelajar Kalbar yang lebih baik,” timpalnya.
Sepanjang tahun 2024, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 8 Tema Program Kerja yakni Pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Perluasan Titik Akses Keuangan, Digitalisasi UMKM, Program Proteksi Bidang Usaha Pertanian dan Peternakan, Ayo Cerdas Berinvestasi, Perluasan Program Jamainan Sosial, dan Business Matching, yang kemudian masing-masing diimplementasikan melalui total 18 program kerja inklusi keuangan, dengan realisasi agregat rata – rata sangat baik yakni 149,94%. Beberapa capaian signifikan antara lain, tersedianya titik akses keuangan berupa Agen Perbankan di 1.890 Desa dan Kelurahan di Kalimantan Barat. Melalui program KEJAR sebanyak 95,25% Pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening tabungan di Bank, melebihi target Pemerintah sebesar 91% di tahun 2025. Melalui program Ayo Cerdas Berinvestasi berkolaborasi dengan BEI Kalimantan Barat dan OJK, tercatat sebanyak 94.701 investor saham di Kalimantan Barat, meningkat 21,5% yoy, ditambah dengan terbentuknya 26 Galeri Investasi di 14 Perguruan Tinggi, 10 Sekolah/Satuan Pendidikan, dan 2 Institusi. Melalui program Akselerasi Program Jaminan Sosial, sebanyak 21,96% Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) telah menjadi peserta program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meningkat dratis dari sebelumnya hanya sebesar 12% di tahun 2023. Sepanjang tahun 2024 juga terlaksana 36 kegiatan literasi dan business matching paling banyak kepada UMKM, kemudian Perempuan, Pekerja/Karyawan, Komunitas, bahkan kepada Penyandang Disabilitas dan Gerakan Pramuka dengan didukung oleh OJK Kalimantan Barat melalui program Parapreneur dan Optimalisasi SKK & TKK Menabung dan Cakap Keuangan Pramuka.
Beberapa kunci keberhasilan TPAKD Provinsi Kalimantan Barat, antara lain dukungan kebijakan, anggaran, program kerja yang tereplikasi dengan baik ke seluruh Kabupaten/Kota, dan fungsi monitoring dan evaluasi rutin, serta komitmen untuk berkelanjutan dari seluruh pengurus dan anggota.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, OJK Pusat, Frederica Widyasari, dalam laporannya mengatakan bahwa TPKAD telah terbentuk di seluruh 552 wilayah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan. Mandat utama TPAKD adalah meningkatkan akses keuangan di daerah, yang terbukti berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan.
Indeks Literasi Keuangan di Indonesia telah mencapai peningkatan signifikan hingga 66,4%, sementara Indeks Inklusi Keuangan mencapai 80,51%. Bahkan, inklusi keuangan berdasarkan parameter Dewan Nasional Keuangan Inklusi telah menyentuh angka 92,74%.
“Capaian ini sejalan dengan studi OECD yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat literasi/inklusi keuangan dengan tingkat kesejahteraan di suatu negara,” imbuhnya.
Kemudian ia menambahkan, sebagai motor penggerak ekonomi di daerah, berbagai program TPAKD menunjukkan hasil nyata dalam menunjang akselerasi literasi inklusi keuangan.
“Jadi, untuk saat ini kita terus melahirkan program-program guna mendukung percepatan akses keuangan diantaranya, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR): Program ini berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, menjauhkan masyarakat dari jeratan rentenir, dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian: Telah menyalurkan Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80.000 debitur,” bebernya.
Tak hanya itu, ada yang namanya Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR): Program ini mencatat 58,32 juta rekening atau mencakup 87% dari total pelajar di Indonesia. Selain itu, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda telah menjangkau 1,83 juta mahasiswa dengan total nilai Rp7,47 triliun, kemudian Laku Pandai (Branchless Banking): Berhasil membuka akses keuangan hingga pelosok, menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.
Hal senada juga diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Presiden Prabowo sebagai Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menegaskan pentingnya percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga di Indonesia untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran seluruh program pemerintah. Dalam laporan yang disampaikan oleh perwakilan DNKI, ditekankan bahwa peningkatan signifikan dalam inklusi keuangan harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan.
Laporan DNKI menyoroti adanya kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Berdasarkan survei. Indeks Inklusi Keuangan telah mencapai 92,74%. Namun, Indeks Literasi Keuangan masih tertinggal di angka 66,64%.
“Artinya, masih adanya kesenjangan (gap) yang tinggi, yaitu sekitar 26,1%, menjadi tugas bersama untuk segera diatasi. Sinergi dan Capaian Program Unggulan Sinergi antara kelompok kerja DNKI dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menghasilkan jangkauan yang luas. Berbagai kegiatan, baik konvensional maupun syariah, kini telah menjangkau 16,9 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan berbasis syariah dianggap penting sebagai salah satu mesin instrumen keuangan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah,” terangnya.
Airlangga menuturkan, bahwa beberapa program utama TPAKD juga mencatat perkembangan yang positif Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) saat ini telah mencapai 87,75% dari target. Target ke depan adalah mencapai 98% pada tahun 2026 atau 2027, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp46,71 triliun, Pembiayaan untuk Sektor Prioritas telah menjangkau 1,8 juta debitur.
“Saya memberikan apresiasi untuk OJK dan Perbankan. Apresiasi tinggi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai sangat bersemangat dalam mendorong program-program ini. Kehadiran OJK yang mendampingi seluruh TPAKD provinsi, kabupaten, dan kota menjadi faktor kunci keberhasilan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, kepada sektor perbankan—termasuk bank pemerintah, bank swasta, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)—diharapkan untuk terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tata kelola yang baik. Namun, perbankan juga didorong untuk menggelontorkan kreditnya, dengan harapan dapat mencapai pertumbuhan dua digit khususnya untuk sektor UMKM.
“Keberhasilan intermediasi keuangan dinilai vital untuk memastikan kelancaran program andalan dan unggulan pemerintah di masa depan,” tutupnya.(*/rfa/nzr)
