Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat ,dr. Harisson, M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Penjelasan Gubernur Kalbar atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Kalbar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kalbar.
Rapat paripurna yang digelar di Aula Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (25/9/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., serta dihadiri sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Dalam forum tersebut, delapan fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara masing-masing.
Salah satu juru bicara fraksi menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan, baik melalui pelestarian warisan budaya, pengembangan seni tradisi, hingga peningkatan peran generasi muda.
“Kebudayaan adalah jati diri daerah. Melalui Raperda ini, kami berharap ada langkah konkret pemerintah dalam mendorong ekosistem kebudayaan yang lebih kuat, sehingga mampu menjadi pilar pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, fraksi lain menyoroti urgensi transformasi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) menjadi Perusda. Menurut mereka, langkah ini strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memperluas peran Jamkrida dalam mendukung UMKM dan sektor usaha produktif.
“Transformasi kelembagaan Jamkrida menjadi Perusda diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar meningkatkan fungsi penjaminan kredit. Dengan begitu, UMKM di Kalbar lebih mudah mengakses pembiayaan dan terlindungi dari risiko usaha,” tegas salah satu juru bicara fraksi.
Menanggapi hal itu, Sekda Harisson menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar akan menelaah dengan cermat setiap masukan fraksi dan menjadikannya rujukan penting dalam pembahasan tahap selanjutnya.
“Pemerintah Provinsi Kalbar sangat menghargai seluruh pandangan fraksi DPRD. Masukan yang disampaikan akan menjadi referensi penting untuk memperkuat substansi Raperda, baik terkait pemajuan kebudayaan maupun transformasi badan usaha daerah, agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Harisson.
Penyampaian pandangan umum fraksi ini menjadi bagian penting dalam proses legislasi daerah, sebagai bentuk check and balance antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat memastikan setiap Raperda yang dibahas memiliki landasan kuat, visioner, serta berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.(*/wnd/nzr)
