Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S,IP, M.Si, menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 di Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (23/9/2025).
Wagub Krisantus menjelaskan bahwa pada Penyampaian Nota tentang APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2026, terdapat prediksi-prediksi tentang Pendapatan, Belanja, yang diharapkan adanya masukan yang konstruktif dari Legislatif terhadap kondisi riil di provinsi Kalimantan Barat.
“Tentunya dari hasil itu semua dapat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk dapat mengatasi permasalahan – permasalahan seperti masalah infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan dan APBD adalah obatnya, dan akan mujarab apabila antara Eksekutif dan Legislatif membahasnya secara komprehensif sehingga sesuai dengan kondisi riil di lapangan pada saat ini”, ungkapnya.
Terkait program prioritas, Wagub Kalbar mengatakan pada aspek infrastruktur, masih menghadapi sedikit hambatan mengingat wilayah Provinsi Kalbar yang sangat luas, geografis yang sangat sulit. Sehingga menurutnya program yang akan dilaksanakan untuk tahun depan masih terkait permasalahan Infrastruktur.
Krisantus juga mengungkapkan bahwa untuk tahun 2026, Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 6.222.633.510.795, yang terdiri Belanja Operasi sebesar Rp.4.491.510.874.712,- sedangkan Belanja Modal sebesar Rp.718.586.015.376,- dan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 25.000.000.000,-, sedangkan Belanja Transfer sebesar, Rp. 987.536.620.707,-.
Kemudian untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.300.000.000.000,- yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2025 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000.000,- untuk Penyertaan Modal pada PT. bank Kalbar.
Dirinya menyampaikan bahwa dengan anggaran sebesar itu tentunya masih belum mampu bisa mengatasi Persoalan Infrastruktur di Kalimantan Barat, dan kedepan diperlukan terobosan, diperlukan inovasi, kreatifitas bagaimana menggali Sumber daya yang ada di daerah kita begitu kaya.
“Dengan didukung oleh Pemerintah Pusat, regulasi juga sudah jelas Provinsi Kalimantan Barat tentunya akan menjadi Provinsi yang memiliki pendapatan yang cukup untuk dirinya sendiri”. Ungkap Wagub Krisantus Kurniawan.
Lebih lanjut Wakil Gubernur Krisantus menambahkan bahwa masih banyak potensi-potensi lain yang ke depan harus dikejar, salah satunya pelabuhan internasional kijing.
“Dimana untuk itu Saya menghimbau kepada para pelaku usaha, Pengusaha Sawit, Pertambangan, untuk mendaftarkan perusahaannya ke pelabuhan Kijing. Disitu sebagai pintu Ekspor, Supaya DBH Ekspor baik itu Kelapa Sawit maupun hasil Tambang kita tidak lagi ke Pelabuhan lain”, tegasnya.
Selain itu Wagub Kalbar minta kepada Pelindo agar crane – crane yang ada di Pelabuhan Dwikora dapat perlahan dialihkan ke Pelabuhan Kijing. Dengan demikian menurutnya akan membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Ia juga meminta Perusahaan – perusahan untuk menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi terhadap daerah, karena menurutnya perusahaan – perusahaan tersebut terkesan mengambil hasil bumi kalimantan, namun memberikan masukan dan pajak di tempat lain.
“Untuk itu suatu saat, Saya akan panggil semua pelaku usaha, Mari kita bangun daerah ini, tumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan terhadap Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian kepedulian menjadi tinggi”, tutup Krisantus.
Rapat Paripurna pada hari ini turut dihadiri oleh sebanyak 34 Anggota DPRD Provinsi Kalbar, dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Praba Anantatur, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, Kepala OPD Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Bank Kalbar, H. Rokidi,S.E., M.E, Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kalimantan Barat adalah H. Syariful Hamzah Nauly, S.IP. (*/sma/irm)
