Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mewanti-wanti pemilik modal yang mencoba memanfaat masyarakat untuk membakar lahan. Bahkan jika terbukti, ia mengancam akan menyita lahan milik pemodal tersebut.
Hal itu ia ungkapkan kepada awak media ketika ditemui usai rapat koordinasi (Rakor) penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Rabu (30/07/2025). Dihadiri Kabid Taru Pertahanan Asdep Korwiltas Dan Taru Pertahanan Kemenko Polhukam, Heri Budi Purnomo, seluruh Kepala OPD, Camat dan Kades (via zoom).
“Yang kita wanti-wanti ini, mereka memanfaatkan masyarakat. Para pemodal. Mungkin dia punya lahan lebih dari 10 hektar. Saking maunya dia menggunakan situasi yang tidak menguntungkan, dia cari nama orang, dia suruh berladang (dengan membakar, red),” ujar Bupati Yohanes Ontot.
“Kemudian dia (Pemodal, red) yang menanamnya. Pura-pura ini (lahan, red) punya masyarakat tempatan. Nah ini tidak ada toleransi. Ini ketemu kita, kita sita lahannya untuk negara. Apalagi tindakan itu membuat kebakaran makin masif,” tegasnya.
Padahal sudah ada aturan dari pemerintah. Bagi peladang yang ingin membuka ladang dengan membakar, maksimal dua hektar.
“Tapi itu juga ada syaratnya. Pertama minimal dia harus mendaftar namanya, letak ladangnya di mana,” ujar Ontot.
Satu sisi, ia menilai korporasi-korporasi di Kabupaten Sanggau tak bakal berani bermain modus memanfaatkan peladang tradisional. Sudah jera.
“Kita khawatirkan pemodal-pemodal di luar korporasi. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Saran kita para pemodal ini menggunakan land clearing saja. Itu lebih aman,” terang Ontot.
Politis PDI Perjuangan itu meminta seluruh jajarannya agar tak menganggap Karthuta hal biasa. Meski kerap terjadi tiap tahun.
“Tapi bukan hal rutin yang kita anggap biasa. Harus diwaspadai. Artinya perkembangan dari tahun ke tahun berbeda secara situasional. Bisa lebih masif dari tahun sebelumnya. Bisa juga lebih rendah dari sebelumnya,” ujarnya.
“Tapi kita harus berpikir terjadi yang lebih masif, dalam skala besar. Karenanya kita perlu rapatkan, supaya tidak lelet jika terjadi dalam skala besar. Yang sulit diatasi di tingkat kabupaten harus segera komunikasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional,” pungkasnya. (Ram)
