Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada pemangkasan anggaran transfer daerah. Akibatnya anggaran untuk penanganan ruas jalan pun semakin menipis.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono mengakui semakin menurunya anggaran penanganan jalan. Dari tahun ke tahun, penurunan tersebut cukup signifikan.
“Anggaran kita tiap tahun trennya menurun. Karena tentunya dana transfer daerah. Artinya dana untuk penanganan jalan juga berkurang. Contoh sederhana saja, tahun 2024, dana untuk jalan Rp.60 miliar, di tahun 2025 untuk penanganan jalan kita bisa tembus Rp.40 miliar. Tahun 2026 sekitar Rp.20 miliar. Jadi kita itu makin lama makin berkurang,” ungkapnya.
Sedangkan untuk tahun 2027, Aris mengaku baru menghimpun usulan-usulan baik dari masyarakat, Musrembang, maupun reses DPRD. Usulan-usulan tersebut direkap dan disampaikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah ada pagu dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas PUPR akan menyesuaikan.
“RKPD yang telah kita usulkan total Rp.245 miliar. Tapi biasanya turun. Seperti tahun ini saja, anggaran total di Dinas PUPR hanya Rp.70 miliar. Itu dari empat bidang, satu sekretariat. Makanya anggaran penanganan jalan di angka Rp 20 miliar saja,” terangnya.
Aris mengatakan penurunan tersebut sudah menjadi tren seluruh kabupate/kota se-Indonesia. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, langkah yang diambil Dinas PUPR adalah dengan mengusulkan ke pemerintah pusat, melalui Inpres Jalan Derah atau melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). (Ram)
