Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki menilai Rp10 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Kabupaten Sanggau tahun ini sangat tidak sesuai. Nominal tersebut tergolong kecil dibanding luasnya perkebunan sawit di Kabupaten Sanggau.
“DBH ini kan kayaknya mending ndak usah dikasih saja. Masalahnya dari tahun ke tahun makin turun. Tahun ini hanya Rp 10 miliar. Ngolok jak! Asal jangan sampai tidak ada saja,” kesal Hengki, Senin (18/05/2026).
Menurutnya besaran DBH Sawit harus disesuaikan dengan daerah penghasil sawit. Jangan sampai, kata dia, daerah yang bukan penghasil sawit justru mendapat manfaat lebih.
“Ini kadang-kadang yang mendapat manfaat dari CPO itu daerah lain. Sementara untuk mengangkut CPO dan TBS harus lewat jalan kita. Beban kendaraan makin besar, otomatis jalan cepat rusak,” kesalnya lagi.
Politisi PDI Perjuangan itu tak sembarangan ngomong. Ia punya hitungannya. Hengki mengatakan berdasarkan data BPS, luas perkebunan sawit di Kabupaten Sanggau lebih dari 400 ribu hektar. Betapa besar pajak yang diberikan ke pemerintah pusat.
“Bayangkan 400 ribu lebih hektar dengan asumsi satu ton saja per hektar. Artinya kan 400 ribu ton. Artinya 400 juta kilo. Dikalikan Rp 3000 ribu per kilo TBS saja itu sudah Rp 1,2 triliun,” ungkapnya.
“Kalau 10 persen saja dari Rp 1,2 triliun itu, berarti Rp 1,2 miliar dari PPN yang kita berikan ke pemerintah pusat per bulan. Satu tahunnya Rp 1,4 triliun. Belum diolah lagi menjadi CPO. Artinya kan bisa satu setengah atau dua kali lipatnya. Ada sekitar Rp 4 triliun lebih dari sawit yang kita berikan ke pemerintah pusat,” beber Hengki.
Belum lagi dari tambang. Ia mengatakan sumber-sumber penghasilan tambang semua diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menjadi persoalan bagi pemerintah daerah ketika besaran dana transfer daerah jumlah penduduk.
“Harusnya ada pembedaan. Apa yang dihasilkan pemerintah daerah itu harus diberikan pada pemerintah daerah sekian persen, supaya bisa maju. Sanggau ini luas. Luasnya kalau di Jawa bisa 10 kabupaten,” sebutnya.
Tahun ini lanjut Hengki, Kabupaten Sanggau lantaran efisiensi ada pemotongan anggaran Rp 200-an miliar. Ini menjadi tantangan berat bagi Pemkab Sanggau.
“Kalau bicara infrastruktur, rakyat tak mau peduli. Mereka hanya berpikir, bagaimana pemerintah daerah ini bisa membangun. Sementara untuk membangun, kita perlu uang,” pungkasnya. (Ram)
