Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
Dampaknya langsung terasa pada ekonomi kita secara menyeluruh. Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, hingga melumpuhkan operasional angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara,
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat di Asia Barat memicu kekhawatiran global, terutama terkait ancaman krisis energi.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi XII sekaligus Naggita Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., memperingatkan potensi dampak signifikan yang akan menghantam perekonomian Indonesia jika pasokan minyak dunia terganggu.
Menurut Cornelis, ancaman blokade jalur logistik utama dunia di kawasan konflik tersebut akan langsung berimbas pada rantai pasok energi domestik.
“Kalau perang berlanjut, pasokan minyak dunia pasti terhambat. Apalagi jika Iran sampai benar-benar memblokir Selat Hormuz, dampaknya untuk Indonesia akan sangat signifikan,” ujar Cornelis di Jakarta, Jumat (6/3).
Sebagai jalur arteri energi global, Selat Hormuz dilewati oleh sekitar 20 juta barel minyak per hari, atau mewakili lebih dari 20 persen total konsumsi minyak dunia.
Sehingga sangat mempengaruhi harga minya dunia, berdasarkan data pasar global per awal Maret 2026, harga minyak mentah acuan Brent sempat melesat hingga melewati level US$80-82 per barel akibat ketegangan ini.
Gangguan di titik ini diyakini akan terus melambungkan harga minyak mentah acuan global dan menyulitkan negara-negara importir BBM seperti Indonesia.
Lebih lanjut, Cornelis menyoroti kerentanan struktural energi nasional saat ini.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sangat tinggi akibat kondisi infrastruktur hulu migas yang menua.
“Kita terancam kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Persediaan minyak dari sumur-sumur kita di dalam negeri mayoritas sudah tua, sehingga hasil produksinya secara alami menurun dan tidak lagi bisa mencukupi tingginya keperluan domestik,” jelasnya.
Jika krisis pasokan ini terjadi, Cornelis menegaskan bahwa efek dominonya akan memukul sektor riil secara luas.
“Dampaknya langsung terasa pada ekonomi kita secara menyeluruh. Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, hingga melumpuhkan operasional angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara,” tambahnya.
Melihat tingginya risiko dari ketergantungan impor energi fosil, Cornelis menilai bahwa agenda strategis pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat.
Ia menegaskan bahwa visi kemandirian energi yang dicanangkan oleh Presiden di dalam Asta Cita adalah sebuah keharusan demi kedaulatan negara.
“Artinya, apa yang diagendakan oleh Presiden mengenai Swasembada Energi itu sangat relevan dan mendesak untuk direalisasikan di tengah kondisi global saat ini. Ini juga termasuk percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi listrik untuk mengurangi ketergantungan kita pada BBM,” tutup Cornelis.
Pemerintah saat ini memang terus mendorong percepatan transisi energi menuju swasembada, mulai dari optimalisasi energi baru terbarukan (EBT), mandatori bahan bakar nabati (bioetanol dan biodiesel), hingga pembangunan ekosistem kelistrikan nasional yang lebih masif guna melindungi ekonomi domestik dari guncangan global. (KT)
