Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus, menghadiri kegiatan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Komitmen Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Kegiatan ini berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (12/2/2026).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda nasional yang harus terus didorong secara konsisten guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas menuju WBBM bukan sekadar target administratif, tetapi merupakan perubahan budaya kerja birokrasi agar semakin transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Balai Besar POM di Pontianak dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan pengawasan obat dan makanan berjalan dengan standar integritas tinggi serta bebas dari praktik penyimpangan. Wagub menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan bentuk pelayanan publik yang sangat fundamental karena menyangkut langsung keselamatan dan kesehatan masyarakat.
“Masyarakat berhak memperoleh produk obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Wagub Kalbar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap langkah Balai Besar POM dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM.
“Saya meyakini keberhasilan pembangunan birokrasi bersih dan melayani harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan manajemen risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor,” ungkap Krisantus.
Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memodifikasi produk makanan maupun obat-obatan, termasuk dalam hal promosi.
Wagub menegaskan bahwa UMKM harus terus didorong agar berkembang, namun pendampingan dan edukasi dari Balai POM menjadi sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pangan, minuman, dan obat-obatan.
“Saya sangat setuju UMKM kita dorong dan kita berikan edukasi agar UMKM di Kalimantan Barat maju. Namun Balai POM juga harus melakukan pendampingan serta edukasi terhadap pelaku bisnis, terutama di bidang makanan, minuman, dan obat-obatan,” pintanya.
Lebih lanjut, Krisantus menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki karakteristik geografis yang luas dengan kawasan perbatasan yang panjang, sehingga tantangan pengawasan menjadi semakin besar, termasuk potensi masuknya produk ilegal yang tidak memenuhi standar.
“Ini tugas berat BPOM Kalbar. Rentang perbatasan kita sangat panjang, bahkan masih terdapat wilayah blank spot yang membuka peluang masuknya makanan maupun obat-obatan ilegal ke Kalimantan Barat,” jelasnya.
Wagub juga menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPOM, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak.
“Saya yakin langkah yang diambil BPOM sudah optimal. Namun dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang cukup besar, tentu ini menjadi tugas berat yang memerlukan kerja sama semua stakeholder, baik instansi pemerintah maupun vertikal yang ada di Kalimantan Barat,” tutupnya. (irf/ica)
