Kepala Inspektorat Kalbar Dicopot

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Cuaca Kota Pontianak sedang terik-teriknya siang itu saat Gubernur Ria Norsan melantik dan mengambil sumpah janji tujuh jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Prosesi pelantikan berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada hari  Jumat, 30 Januari 2026. Dari tujuh pejabat eselon II yang dilantik, lima di antaranya merupakan Kepala OPD hasil Seleksi Terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Kelima OPD itu adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Eko Ardianto, S.IP., M.Si. kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Hendri Marzuki, S.IP., Kepala Biro Umum, Eko Ari Borneawan, S.STP., M.Si. Kepala Biro Hukum, Deasy Arisanti, S.H., M.H,dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Prasetyo Tri Sejati, S.STP., M.Si.

CEK JUGA: Gubernur Ria Norsan Lantik Pejabat Eselon II Hasil Seleksi Terbuka

Sementara dua lainnya yang dilantik merupakan mutasi pejabat eselon II yaitu, Dra. Marlyna Almutahar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kalbar, menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Dr. Herkulana Mekarryani Soeryamasoeka, M.Si., sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat, kini menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan BPK di Inspektorat Kalbar

Berawal pada 22 Desember 2025. Ketika tim pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalbar memanggil lima OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Kalbar dalam rapat Exit and Entry Meeting di Ruang Tengkawang, kantor Gubernur Kalbar.

Rapat di pimpin Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Dihadiri Wakil Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, John F. Rotinsulu, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson.

Dalam rapat tersebut BPK ungkap 5 temuan terbesar di OPD Pemprov Kalbar. Temuan BPK ini terkait pemeriksaan kepatuhan belanja daerah tahun anggaran 2024-2025.

Hal yang mengejutkan adalah Inspektorat Kalbar masuk dalam 5 besar itu.

Selain Inspektorat, 4 lainnya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar.

Sumber Kalimantan Today di lingkaran Pemprov Kalbar mengatakan dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, temuan terbesar justru ada di Inspektorat Kalbar. Hal ini yang kemudian menjadi perbincangan mengingat Inspektorat merupakan lembaga pengawasan.

Ketika percakapan di publik soal temuan BPK yang mengungkap adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di Inspektorat Kalbar menghangat, tiba-tiba Kepala Inspektorat Kalbar dicopot.

Marlyna Almutahar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kalbar digeser menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

Pergeseran diduga terkait dengan temuan perjalanan dinas terindikasi fiktif hasil dari pemeriksaan BPK. Banyak yang menilai keputusan mutasi hal yang wajar. Sebab, jika lembaga pengawasan terindikasi menyalahgunakan wewenang, maka integritas pengawasan terhadap dinas lain bisa runtuh.

Di tengah prosesi pelantikan pejabat eselon II yang berlangsung khidmat, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian serta integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya ingatkan, jangan sampai ada kegiatan fiktif. Apapun bentuknya. Semua harus sesuai aturan. Kita harus bekerja lebih keras, lebih hati-hati, dan tetap berintegritas. Rezeki tidak akan ke mana,” pesannya. (lukas/KT)