Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTAN TODAY, PONTIANAK – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Halaman Kantor Gubernur, Rabu (28/1/2026), menjadi momentum penguatan peran keluarga dan perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina, menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat yang inklusif harus berangkat dari ketahanan keluarga yang kokoh sebagai pilar terkecil pembangunan.
Mendampingi Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, Erlina menyampaikan bahwa seluruh program TP PKK Kalbar akan terus disinergikan dengan kebijakan strategis pemerintah provinsi, khususnya pada isu sosial dan kesehatan masyarakat.
“Momentum HUT ke-69 ini menjadi panggilan bagi seluruh kader PKK untuk bergerak lebih masif hingga ke akar rumput. Kesejahteraan Kalimantan Barat hanya dapat terwujud jika keluarga memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, TP PKK Kalbar memberi perhatian khusus pada penurunan angka stunting serta pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama di wilayah perdesaan dan pelosok.
“Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan melalui penguatan peran ibu dan anak demi mencetak generasi emas Kalbar,” tegasnya.
Upacara peringatan HUT ke-69 Pemprov Kalbar ini turut dihadiri Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Ny. Donata Krisantus, jajaran Forkopimda Kalbar, anggota DPD RI Dapil Kalbar, Konsulat Malaysia di Pontianak, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMN/BUMD, serta tokoh adat dan masyarakat.
Dalam amanatnya, Gubernur Ria Norsan mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk organisasi perempuan, yang berkontribusi menjaga tren positif pembangunan sepanjang tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Ketua TP PKK Kalbar juga menyerahkan berbagai penghargaan kepada ASN, kabupaten/kota, OPD berprestasi, serta individu dan lembaga yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat terkait pendataan penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Barat. (Adpim)
