Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., secara resmi meluncurkan kanal pembayaran digital baru, yaitu IB Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account. Peluncuran ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur yang dirangkaian dengan kegiatan Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting) dan Peningkatan Kapasitas Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025, bertempat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, pada Selasa (16/12/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mendorong pergeseran transaksi ke arah non-tunai yang lebih praktis, efisien, dan transparan.
Pemprov Kalbar berkomitmen untuk memperkuat digitalisasi pendapatan dan belanja daerah melalui pemanfaatan QRIS, Layanan Perbankan Elektronik (Cash Management System/CMS) SP2D Online, Kartu Kredit Pemerintah Daerah Hingga Desember 2024, data di Kalimantan Barat menunjukkan potensi besar untuk elektronifikasi transaksi, dengan tercatat 4,9 juta Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan lebih dari 760.000 pengguna QRIS.
Peluncuran IB Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Ria Norsan.
Gubernur juga menyampaikan bahwa, kegiatan Rapat Tingkat Tinggi dan peningkatan kapasitas ETPD ini juga ditekankan sebagai sarana penguatan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah agar semakin adaptif terhadap transformasi digital.
“Kolaborasi antara perangkat daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus diperkuat untuk mempercepat pemerataan infrastruktur jaringan dan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mencontohkan upaya digitalisasi, seperti pembayaran pajak di rumah menggunakan aplikasi HP, yang telah diterapkan di Bank Daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Hal ini menunjukkan pentingnya perbandingan dan adopsi praktik terbaik dari daerah yang sudah maju agar Kalimantan Barat tidak tertinggal dalam kemajuan ilmu dan teknologi.
“Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dan peluncuran kanal pembayaran digital ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan belanja daerah, serta mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan seperti penipuan daring dan judi online,” timpalnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Komisi III DPRD Provinsi, serta pimpinan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, OJK, BPKP, dan instansi daerah lainnya, bertujuan untuk memperkuat digitalisasi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*/Rfa/irm)
